Sulawesinetwork.com - Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan ketidakpuasannya terhadap praktik kuota impor komoditas dan bahan baku yang dinilainya diskriminatif dan hanya menguntungkan segelintir perusahaan besar.
Pernyataan tegas ini disampaikan dalam sarasehan ekonomi bersama presiden RI di Jakarta, Selasa (8/4).
"Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja," ujar Prabowo dengan nada menyindir, mengindikasikan adanya praktik tidak sehat dalam mekanisme impor.
Baca Juga: Liburan Lebaran Berujung Teguran: Lucky Hakim Kaget Ada Aturan Pejabat Tak Boleh ke Luar Negeri
Menanggapi aspirasi dari para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait upaya menyeimbangkan neraca perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) pasca penetapan tarif resiprokal oleh Presiden Donald Trump, Prabowo menginstruksikan jajarannya di pemerintahan untuk menghapus mekanisme kuota impor yang dianggap menghambat arus perdagangan.
Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, yang turut hadir dalam sarasehan tersebut, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan mitra di AS untuk memahami keinginan mereka dalam menurunkan defisit perdagangan.
Beberapa komoditas seperti kapas dan jagung menjadi perhatian dalam upaya ini.
Baca Juga: Dasco: Maestro di Balik Layar Pertemuan Prabowo-Megawati yang Semakin Dekat
"Waktu Pak Menko memanggil kami semua untuk bagaimana kita mengantisipasi dampak dari tarif resiprokal AS, kami langsung hubungi mitra kami di AS untuk melihat. Karena AS itu jelas mau melihat bagaimana menurunkan defisit. Berapa yang kamu bisa impor dan kapan? ini adalah salah satu tugas kami. Ada kapas, jagung," jelas Shinta.
Lebih lanjut, Apindo menyampaikan harapan agar industri dapat melakukan impor secara langsung tanpa melalui pihak ketiga, yang diyakini dapat memangkas berbagai permasalahan birokrasi dan biaya.
"Kami mohon ini bisa diimpor langsung industri dan bukan pihak ketiga. Ini bisa langsung potong permasalahan," tegas Shinta Kamdani.
Baca Juga: Kader PAN Desak Regenerasi Kepemimpinan, Soroti Kegagalan Ashabul Kahfi
Instruksi Prabowo untuk menghilangkan kuota impor diskriminatif ini menjadi angin segar bagi para pengusaha yang selama ini merasa terbebani oleh sistem yang tidak transparan dan cenderung menguntungkan kelompok tertentu.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif, mendorong efisiensi, dan pada akhirnya berkontribusi positif terhadap neraca perdagangan Indonesia.(*)
