Sulawesinetwork.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengindikasi adanya kepala daerah mendapat perintah dari anggota DPRD.
Perintah itu diduga untuk menggelembungkan nilai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) agar anggota DPRD mendapatkan jatah yang lebih banyak.
APBD yang dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda), terdapat hak anggota DPRD untuk mendapatkan alokasi dan merealisasikan pokok pikiran (pokir) mereka.
Baca Juga: Debat Pilgub Sulsel 2024: Bukan di Makassar, Mengapa Digelar di Tiga Daerah Ini?
Pokir biasanya berupa janji kampanye para anggota dewan kepada masyarakat untuk membangun sejumlah infrastruktur seperti jalan, saluran irigasi, hingga perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan jika pihaknya menemukan target pendapatan yang dibuat tinggi karena ada permintaan saat pembahasan APBD dilakukan.
"Kami lihat yang kami temukan target pendapatannya dibuat tinggi karena adanya permintaan dari, mohon maaf dengan segala hormat, karena adanya pada saat berembuk APBD, dengan DPRD disuruh buat tinggi,” kata Tito dilansir, Selasa, 9 Juli 2024.
Baca Juga: PKB Buka Peluang Berkoalisi dengan Golkar di Pilkada Bulukumba 2024, JMS-TSY Sedikit Lagi 'Jadi'
Hal itu disampaikan Tito Karnavian saat menyampaikan paparan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 8 Juli 2024 lalu.
Janji politik anggota dewan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dieksekusi. Sehingga saat pembahasan RAPBD terjadi negosiasi berapa persen jatah DPRD menjadi pokir.
Untuk diketahui, DPRD memiliki kekuatan untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan RAPBD yang disusun pemerintah daerah.
Baca Juga: Terungkap! Biaya Politik Tinggi di Pilkada dan Dampaknya pada Korupsi, Begini Kata Mendagri
"Ini curhatan dari para kepala daerah, teman-teman di DPRD membuat target yang tinggi supaya persentase pokirnya menjadi tinggi juga,” ujar Tito.
Menurut Tito, persoalan pokir dalam penyusunan anggaran ini merupakan titik rawan korupsi. Selain itu, dalam pelaksanaanya terdapat pokir yang dikelola DPRD.
Harusnya dikelola tetap oleh eksekutif. Apalagi menjelang pilkada pemilu misalnya, bentuknya hibah. Ini kerawanan,” tutur Tito.