Kritik Pedas Mahfud MD: dari Dugaan DPR Main Uang hingga Jatah Polisi untuk Pejabat

Sulawesinetwork.com - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti kondisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dinilainya tengah berada di titik terendah dalam hal kepercayaan publik. 

Pria yang juga pernah mejabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi itu menilai reformasi di tubuh Polri kini menjadi kebutuhan mendesak.

Dalam pernyataannya di kanal YouTube Rhenald Kasali yang tayang Kamis, 6 November 2025, Mahfud menyebut kepercayaan publik terhadap Polri pernah anjlok drastis pada periode 2022.

Baca Juga: Tenaga Kesehatan Sinjai Adu Suara: Bupati Ratnawati Buka Lomba Karaoke HKN ke-61

“Polri pernah mengalami titik terendah hanya saat sekarang. Terutama survei antara bulan Agustus sampai bulan November 2022 itu Polri itu hanya berkisar di 52 persen,” ujar Mahfud.

Mahfud menilai turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian terjadi akibat sejumlah isu besar yang mencoreng citra institusi tersebut. 

Ia menekankan bahwa reformasi Polri harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memperbaiki sistem rekrutmen dan mekanisme pengangkatan pimpinan.

Baca Juga: Kepemimpinan di Lemhannas Bukan Sekadar Jabatan, Tapi Tanggung Jawab Menyiapkan Masa Depan Barru

Kritik terhadap Mekanisme Pengangkatan Kapolri

Mahfud juga menyoroti mekanisme pemilihan dan pengangkatan Kapolri yang dinilainya rentan terhadap praktik transaksional di lembaga legislatif. 

Ia secara terbuka mengusulkan agar Presiden memiliki kewenangan penuh dalam menentukan Kapolri, tanpa perlu melalui persetujuan DPR.

Baca Juga: Dekranasda Sinjai Siapkan Sekretariat sebagai Galeri UMKM untuk Promosi Produk Lokal

“Kapolri itu sebaiknya enggak usah diangkat dengan persetujuan DPR-DPR. Saya perhatiin, Pak, menyeleksi pejabat-pejabat gitu, Pak, di Komisi 3, Kapolri, kemudian KPK, itu kan komisi, main uang,” ucap Mahfud.