Sulawesinetwork.com - Belum reda kontroversi pengesahan Revisi UU TNI, pemerintah dan DPR dikabarkan berencana membahas dan mengesahkan Revisi UU Polri.
Langkah ini memicu kekhawatiran akan gelombang protes massal, mengingat rekam jejak kontroversial revisi UU TNI yang baru saja disahkan.
Nicky Fahrizal, peneliti CSIS, memperingatkan bahwa pemerintah tampaknya tidak belajar dari pengalaman sebelumnya.
Baca Juga: Drama di Lampung! Istri Kapolsek Dihadang, Hotman Paris Siap Kirim Surat ke Prabowo
"Kita belum selesai Revisi Undang-Undang TNI, ini akan disambut dengan meriah Revisi Undang-Undang Polri," ujarnya, menekankan potensi kemarahan publik.
Kinerja Polri yang mendapat sorotan tajam dalam setahun terakhir menjadi bahan bakar kekhawatiran.
"Kemungkinan besar Revisi Undang-Undang Polri ini menjadi lebih parah lagi karena memang Polri meninggalkan catatan-catatan yang lumayan dari 2024 sampai 2025," jelas Nicky.
Baca Juga: SKCK Dihapus? Polri Buka Suara: Permintaan Masyarakat, Bukan Inisiatif Kami!
Arya Fernandes dari CSIS menambahkan, proses revisi UU TNI sebelumnya dinilai tidak memenuhi standar legislasi yang baik. Hal ini memperkuat alasan masyarakat untuk menolak revisi UU Polri.
Namun, di tengah gelombang kekhawatiran, muncul bantahan dari internal DPR. Hinca Panjaitan, anggota Komisi III DPR, menyatakan bahwa belum ada pembahasan revisi UU Polri.
"Setahu saya sampai hari ini di Komisi III belum ada (pembahasan revisi UU Polri), masih kita fokus di KUHAP," ujarnya.
Senada, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa pihaknya belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU Polri. "Belum ada (Surpres RUU Polri)," katanya.
Meski demikian, pernyataan ini tidak meredakan kekhawatiran publik.