“Kami ingin memastikan lapangan kerja tetap terjaga, tapi juga memastikan semuanya harus menyetor ke penerimaan negara,” kata Purbaya.
Di sisi lain, Purbaya menyatakan, pemerintah tidak ingin produsen kecil tersingkir hanya karena beban fiskal yang terlalu berat, namun juga tak ingin menimbulkan ketimpangan dengan pelaku besar yang selama ini sudah patuh terhadap aturan.
Langkah itu sejalan dengan target besar pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Baca Juga: Tekan Food Loss and Waste, Dinas Ketahanan Pangan Sulsel Ikuti Talkshow IDAFLW ke-6
Penerimaan dari kepabeanan dan cukai ditargetkan mencapai Rp366 triliun, naik 8,6 persen dari proyeksi tahun sebelumnya.
Dari jumlah tersebut, pos hasil tembakau masih menjadi penyumbang terbesar dalam struktur penerimaan cukai nasional.
Berkaca dari hal itu, pasar hasil tembakau dalam negeri kini dinilai sedang bergerak dalam pusaran yang tak mudah dikendalikan.
Baca Juga: Pemkab Sinjai Percepat Hibah PLTS Buhung Pitue ke Desa, Siap Diajukan ke DPRD
Fenomena itu dituturkan pengamat bisnis sekaligus influencer, Dr. Indrawan Nugroho yang menilai, dinamika industri ini berkembang terlalu cepat dan cenderung tak seimbang. Begini katanya.
Industri Legal yang Kian Terdesak
Melalui unggahan YouTube pribadinya yang dipublikasikan pada Rabu, 2 Oktober 2025, dr. Indrawan Nugroho mengungkap dampak nyata terkait harga produk hasil tembakau yang kian melonjak tajam.
Baca Juga: Pemkab Sinjai Percepat Hibah PLTS Buhung Pitue ke Desa, Siap Diajukan ke DPRD
Indrawan menyebut, hal itu membuat rata-rata kenaikan cukai bisa mencapai 67,5 persen dalam lima tahun terakhir.
“Dampaknya jelas, harga produk melonjak, sementara daya beli masyarakat stagnan bahkan menurun," terangnya.
"Di tengah kondisi itu, peredaran barang tanpa cukai yang jauh lebih murah justru merajalela,” sebut Indrawan.