Sulawesinetwork.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 resmi disepakati DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna di Gedung DPR/MPR RI, Selasa (23/9/2025).
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, APBN kali ini menempatkan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama, dengan penambahan tiga indikator baru sebagai tolok ukur kinerja.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyebutkan bahwa APBN 2026 menjadi perangkat negara untuk benar-benar mengukur sejauh mana pembangunan berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: KONI Sinjai Bahas Persiapan Porprov Sulsel 2026 Bersama Bupati Hj Ratnawati
Tiga indikator baru tersebut adalah:
- Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) – penyempurnaan dari Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).
- Penciptaan Lapangan Kerja Formal – mengukur proporsi angkatan kerja yang bekerja dengan kualitas layak.
- GNI per Kapita – indikator pendapatan rata-rata warga negara.
Selain itu, indikator lain yang disepakati meliputi: tingkat pengangguran terbuka 4,44–4,96%, tingkat kemiskinan 6,5–7,5%, kemiskinan ekstrem 0–0,5%, indeks gini 0,377–0,380, indeks modal manusia 0,57, serta indeks kualitas lingkungan hidup 76,67.
Baca Juga: Utamakan Keselamatan, IFG Marathon 2025 Resmi Ditunda di Labuan Bajo
Menurut Said Abdullah, ada tiga keseimbangan penting yang diusung APBN 2026:
- Menurunkan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial.
- Meningkatkan kualitas SDM agar sehat dan terdidik.
- Menjaga keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.
Ia menekankan bahwa krisis iklim menjadi ancaman nyata yang berdampak pada pangan, energi, dan fiskal negara.
“Krisis iklim telah menyebabkan krisis pangan dan energi semakin nyata, serta bencana katastropik yang semakin intensif,” ujarnya.
Baca Juga: Usai Tutup Liga Pelajar Indonesia, Bupati Andi Utta Pungut Sampah di Stadion
Said mengutip pemikiran ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, yang menekankan pentingnya memberikan ruang kebebasan yang bertanggung jawab bagi rakyat.
“Kebebasan akan menjadi mata air bagi kreativitas. Kreativitas melahirkan inovasi, yang membuka jalan bagi penemuan dan karya baru,” ungkapnya.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan bukan hanya soal pendapatan, melainkan juga tentang meningkatkan kapasitas rakyat untuk menjadi sesuatu (being), melakukan sesuatu (doing), dan memperoleh kehormatan.
