Mengulas Permintaan DPR agar BGN Tunjuk Sekolah dalam Penyajian MBG

Sulawesinetwork.com - Program Makan Bergizi Gratis yang digalakkan Pemeritahan Presiden Prabowo Subianto masih menjadi sorotan masyarakat.

Di balik program yang ditujukan untuk membangun sumber daya manusia di Indonesia tersebut masih ditemukan beberapa kendala di lapangan.

Berbagai usulan pun muncul untuk memperbaiki kendala yang masih ditemukan, salah satunya adalah terkait pelibatan isntrumen sekolah dalam program ini.

Baca Juga: UU Pertambangan 2025: DPD RI dan Pemprov Sulsel Bahas Hilirisasi dan Green Mining

Terkini, usulan datang dari Komisi IX DPR yang mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melibatkan sekolah dalam proses penyediaan MBG.

Usulan DPR untuk Melibatkan Sekolah dalam Penyaluran MBG

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyebut BGN harus melibatkan sekolah dalam proses penyediaan MBG.

Baca Juga: Karate Gojukai Adhyaksa Sinjai Raih 8 Medali di Open Tournament Piala Panglima TNI 2025, Ini Daftarnya

Yahya menilai bahwa keterlibatan sekolah diharapkan bisa menjadi solusi bagi masalah MBG, seperti keracunan massal hingga masalah serapan anggaran yang rendah.

Menurut politikus partai Golkar tersebut, jika BGN menunjuk sekolah maka MBG yang disajikan dapat lebih terjamin kualitasnya.

"Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah," kata Yahya Zaini dalam keterangan pers, Senin 22 September 2025.

Baca Juga: Final Round SSCP 2025 di Sirkuit Titik Nol Bira Bulukumba Hadirkan Eksibisi Gokart

Yahya juga menjelaskan bahwa BGN masih mengandalkan keterlibatan mitra seperti yayasan dan UMKM dalam penyaluran MBG.

Pria lulusan Unair itu mengusulkan agar pengelolaan diberikan kepada masing-masing sekolah karena pihak sekolah dinilai lebih memahami karakter anak-anak didiknya.