Sulawesinetwork.com - Kisah pilu para pembeli unit Meikarta, yang selama tujuh tahun menggantungkan harap pada hunian impian yang tak kunjung terwujud, kini menemukan babak baru.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengambil langkah berani, menyuntikkan optimisme ke dalam narasi panjang kegagalan perlindungan konsumen di sektor properti Indonesia.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, tak ragu menunjukkan taringnya, menyuarakan keberpihakan pada korban dan menagih pertanggungjawaban penuh dari pihak pengembang.
Baca Juga: Sudah Raih WTP dan Inflasi Rendah, Kenapa Bulukumba Tak Dapat Dana Insentif Fiskal?
Ini bukan sekadar penanganan kasus biasa ini adalah ujian bagi komitmen pemerintah baru untuk menegakkan keadilan sosial.
Ketika diluncurkan pada 2017, Meikarta digembar-gemborkan sebagai kota mandiri modern seluas 500 hektare di Cikarang, Jawa Barat, sebuah visi ambisius dari Lippo Group.
Apartemen mewah dengan harga terjangkau, fasilitas lengkap, dan janji hidup serba praktis menarik ribuan orang untuk menginvestasikan tabungan mereka, bahkan hanya dengan uang pemesanan Rp2 juta.
Namun, di balik gemerlap promosi, proyek ini menyimpan bom waktu perizinan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya merestui pembangunan di atas lahan 85 hektare—hanya sekitar 17% dari total rencana.
Tragisnya, penjualan masif sudah terlanjur bergulir, menghimpun dana dari masyarakat yang terbuai janji.
Kecerobohan ini mencapai puncaknya pada 2018, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar skandal suap perizinan Meikarta.
Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro, dan Bupati Bekasi saat itu, Neneng Hassanah Yasin, terseret dalam jerat hukum, memperjelas gambaran gelap di balik tirai proyek megah ini.
