Meikarta: Epilog Tujuh Tahun Penantian, Secercah Harapan di Era Prabowo

Akibatnya? Reputasi Meikarta hancur, dan yang paling parah, ribuan konsumen harus menelan pil pahit ketidakpastian.

Banyak yang sudah membayar lunas, namun unit yang dijanjikan tak kunjung ada. Ambisi kota mandiri modern pun berubah menjadi tragedi pahit bagi para investor.

Baca Juga: Camat Ujung Bulu Puji Respons Cepat Bupati Bulukumba Beri Solusi Atasi Krisis Air Bersih

Lebih dari 100 konsumen, dengan total kerugian mencapai Rp 26,8 miliar, telah mengadu ke Kementerian PKP setelah kanal pengaduan BENAR-PKP dibuka pada Maret 2025.

Di antara mereka, banyak adalah keluarga muda dan pekerja kelas menengah yang mengorbankan setiap rupiah demi memiliki rumah pertama.

Beberapa dari mereka telah menanti hingga tujuh tahun tanpa ada tanda-tanda kejelasan. Dalam pertemuan publik dengan Kementerian PKP, kisah-kisah memilukan mengalir tak terbendung.

Baca Juga: Penyedia Menu Makan Bergizi Gratis di SD 221 dan SMPN 2 Bulukumba Ternyata SPPG yang Sama

"Kami hanya ingin uang kami kembali. Kami tidak mampu beli rumah lain kalau ini tidak diselesaikan," rintih Yosafat, salah seorang konsumen, dalam forum pengaduan 26 Maret 2025 lalu. Ia telah menyicil sejak 2017 dan melunasi pembelian, namun unitnya tak juga diserahkan.

Ada pula Reny, yang sudah membayar lunas Rp 188 juta untuk satu unit apartemen sejak 2017.

"Sampai sekarang belum ada pembangunan sama sekali," keluhnya. Sementara Erna, konsumen lainnya, merasa janji serah terima telah dipermainkan berkali-kali. "Janji serah terima 2018, ditunda ke 2020, lalu sampai sekarang hilang kabar," ujarnya putus asa.

Baca Juga: Larangan Kontroversial Trump: Harvard Dilarang Terima Mahasiswa Internasional, Ribuan Nasib Mahasiswa Terancam!

Kisah-kisah ini adalah bukti nyata penderitaan para pembeli unit Meikarta.

Mereka kini menggantungkan harapan terakhir pada pemerintah, khususnya Menteri PKP Maruarar Sirait, untuk meraih keadilan yang telah lama dinanti.

Di awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo membentuk Kementerian PKP, dan menunjuk Maruarar Sirait—akrab disapa Ara—sebagai nahkoda.

Tanpa buang waktu, Ara menjadikan kasus Meikarta sebagai ujicoba pertama dan simbol komitmen pemerintah Prabowo dalam mengedepankan keadilan sosial.