Sulawesinetwork.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan selama 1,5 tahun ini masih terus menuai sorotan masyarakat.
Pengelolaan di lapangan sering mendapat protes dari masyarakat sampai muncul gerakan untuk menolak hingga mendesak penghentian program yang dimulai pada 6 Januari 2025 tersebut.
CEO Promedia Group, Agus Sulistriyono, memberikan masukan perbaikan program MBG berdasarkan permasalahan yang banyak disuarakan masyarakat.
Baca Juga: Tekan Angka Deportasi, Kadin Bulukumba Bakal Gelar Sosialisasi Pekerja Migran
Menurutnya, narasi program MBG untuk memperbaiki gizi anak sekolah harus diganti. Banyak masyarakat justru terjebak mempersoalkan gizi dari makanan yang disajikan. Narasi akan lebih tepat jika program ini diarahkan untuk pembukaan lapangan kerja dan memperbesar perputaran ekonomi di daerah.
“Program MBG jalan terus, tentunya dengan berbagai perbaikan agar lebih tepat sasaran. Ini program pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, tapi perdebatan selalu soal gizi karena memaksakan narasi makan bergizi,” ucap Agus pada Rabu, 17 Juni 2026.
“Seandainya tetap dengan narasi perbaikan gizi dan mencegah stunting maka nominalnya tidak segitu. Penerima manfaat fokusnya juga bergeser ke ibu hamil,” tambahnya.
Baca Juga: Melalui Pengembangan Usaha Citra Bira Lestari, Perseroda Sulsel Terus bertransformasi dan berinovasi
Sama halnya dengan penggunaan kata ‘gratis’ yang menjadi polemik di masyarakat. Karena program MBG menyedot banyak anggaran dari APBN. Dana APBN milik rakyat, jadi kata ‘gratis’ banyak dipersoalkan.
Mengurangi Dapur SPPG, Giatkan Dapur Skala Kecil
Keberadaan titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang pembangunannya membutuhkan biaya besar, juga banyak dipersoalkan. Akan lebih menjangkau banyak pihak jika ukuran dapur diperkecil.
Saat ini satu SPPG dirancang bisa melayani 3.000-3.500 porsi per hari. Sehingga dibutuhkan bangunan dapur yang besar dan peralatan yang banyak. Modal membangun satu titik SPPG bisa milyaran. UMKM sulit ikut berpartisipasi menyiapkan dapur makanan.
“Karena konsep SPPG yang sekarang butuh modal besar, akhirnya pemiliknya ya orang-orang berduit saja. Jangan heran jika pemilik SPPG banyak dari para politisi, pejabat, pengusaha, DPR, TNI, Polri seperti yang banyak dipersoalkan saat ini. Level UMKM, kantin sekolah, katering kecil pun tersingkir,” terangnya.
