Angka tersebut menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, sehingga bukan tidak mungkin di tahun 2024 ini akan semakin banyak calon kepala daerah yang terlibat dalam praktik dinasti politik.
Baca Juga: Pj Bupati Bantaeng Hadiri Penandatanganan MoU PT HBIP dengan Cimate Tech Cement
Politik Dinasti di Pilkada 2024
Pada diskusi bertajuk ‘Kecurangan Pilkada 2024, Dari Dinasti, Calon Tunggal, dan Netralisasi ASN’, Themis Law Firm menyebut, ada 35 daerah yang berpotensi memiliki dinasti politik di Pilkada Serentak 2024.
Dari 35 daerah ini, terdapat 42 figur politisi yang memiliki latar belakang keluarga politik yang berpotensi maju di Pilkada.
Baca Juga: 'Kita Kasi Kuat Hati ta' Sabar Ki Hadapi Cacian', Warga Jalan Mangga Deklarasi Dukung IAKan
“Lima besar partai politik yang memberikan dukungan kepada calon potensial di Pilkada ialah Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, dan PKS. Tiga partai politik tersebut merupakan pengusung pasangan calon Prabowo-Gibran dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM),” kata Peneliti Themis Law Firm, Hemi Lavour dalam diskusi tersebut yang digelar di Kalibata, Jakarta Selatan, pada Selasa, 13 Juli 2024.
Tercatat, Partai Golkar memberikan dukungan kepada 19 calon potensial yang terafiliasi dengan dinasti politik. Partai Gerindra, 17 calon. Partai Demokrat, 15 calon. Partai NasDem, 14 calon. PKS, 11 calon. PAN dan PKB, 9 calon. PPP, 8 calon. PDIP dan PSI, 6 calon. PBB dan Perindo, 3 calon. Garuda, Hanura, dan PKN 1 calon.
Koordinator Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha pun turut menanggapi kajian Themis Law Firm ini dengan menyinggung soal pencalonan Gibran dalam ajang Pemilu Presiden 2024.
Baca Juga: Momen Meriah Puncak Peringatan HKG PKK ke-52 di Bulukumba, Ketua PKK Sampaikan Pesan Penting
Egi mengatakan bahwa dinasti politik di Pilkada semakin ternormalisasi sejak Presiden Joko Widodo mendukung pencalonan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2024.
Selain itu, Egi Primayogha juga mengingatkan publik untuk waspada terhadap dinasti politik.
“Politik dinasti itu erat kaitannya dengan praktik korupsi. Di Banten, Sumatera Selatan, Cimahi, Bogor, kasus-kasus korupsi dilakukan oleh pejabat yang berasal dari dinasti politik,” kata Egi dalam diskusi yang sama.
Baca Juga: Giliran Warga Manyampa yang Curhat Soal Pupuk dan Handtraktor, TSY Sampaikan hal Ini
Lantas, apa faktor yang menyebabkan politik dinasti dinilai sangat lumrah terjadi Indonesia?
