Sulawesinetwork.com - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk membentuk tim yang solid dan profesional di tubuh Dana Abadi Nusantara (Danantara).
Pesan eksplisit "tidak ada orang titipan" yang sebelumnya disampaikan melalui CEO Danantara, Rosan Roeslani, kembali ditekankan oleh Prabowo sendiri.
Rosan Roeslani, usai pertemuan penting dengan Prabowo di Istana pada 5 Maret 2025, menyampaikan amanat tegas dari sang presiden.
Baca Juga: Kabar Gembira dari Sawah! Mentan Amran Yakin Panen Raya 2025 Melimpah Ruah
"Bapak Presiden menyampaikan kepada kami, ‘Pilihlah orang-orang yang terbaik di dalam tim Danantara ini. Tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik.’ Tidak hanya di Indonesia, terbaik di dunia pun dimasukkan sebagai beberapa alternatif nama," ungkap Rosan kala itu.
Dalam diskusi terbarunya dengan para pemimpin redaksi media massa, Prabowo kembali mengulang komitmen tersebut.
Ia menjelaskan bahwa perannya terbatas pada menelaah biodata nama-nama calon anggota tim yang telah diajukan oleh Rosan.
"Waktu saya disodorkan oleh Pak Rosan, ‘Dari mana kita rekrut, internasional, etc’ saya lihat biodatanya, cukup lumayan orang-orang ini, mampu di bidangnya, ya kan?" kata Prabowo, seperti dikutip dari video yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Rabu (9/4/2025).
Lebih lanjut, Prabowo dengan mantap menyatakan bahwa ia tidak melakukan intervensi sedikit pun dalam daftar nama yang telah disusun oleh Rosan. "Enggak saya ubah satu pun dan enggak saya titip siapa," tegasnya.
Namun, di tengah penegasan "tanpa titipan" tersebut, Prabowo mengungkapkan satu permintaan khusus yang ia titipkan kepada tim Danantara. Permintaan tersebut berkaitan dengan penguatan aspek teknologi dalam pengelolaan dana abadi tersebut.
"Saya hanya minta harus ada komite teknologi, jadi semua proyek, karena proyeknya banyak processing, saya minta ada tim teknologi yang kuat," ucap Prabowo.
Alasan di balik permintaan ini sangat jelas: Prabowo ingin memastikan bahwa Danantara dikelola dengan memanfaatkan teknologi terkini dan terhindar dari potensi penipuan atau praktik yang merugikan.