Selain itu, Presiden KSPI itu mengingatkan agar gaya hidup mewah para pejabat RI tidak lagi dipertontonkan di tengah kesulitan masyarakat menghadapi PHK massal.
"Kebiasaan flexing anggota DPR harus diperhatikan, supaya tidak melukai hati rakyat di tengah kondisi PHK massal dan outsourcing yang merajalela," ujar Said Iqbal.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua DPR Puan Maharani, serta sejumlah menteri dan wakil menteri kabinet.
Baca Juga: Gubernur Sulsel dan Pangdam Takziah ke Rumah Duka Ojol Korban Pengeroyokan Demo di Makassar
Menurut Said, Prabowo memberikan respons cepat terhadap aspirasi buruh terkait berbagai rancangan aturan.
"RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun tertunda, dan beliau tadi menyampaikan respons yang sangat cepat," terangnya.
"Tapi beliau juga bilang, tidak bisa sendirian, harus bersama DPR dan partai politik," sambung Said.
Baca Juga: Deflasi Agustus 2025 Capai 0,08 Persen, Inflasi Tahunan Diklaim Tetap Terkendali
Ia menambahkan, buruh juga mengusulkan sejumlah kebijakan lain seperti perancangan ulang sistem pemilu, penghapusan potongan tarif ojek online sebesar 10 persen, hingga reformasi pajak.
"Nah, kami mengusulkan pajak THR, pajak pesangon, dan pajak JHT dihapus. Selain itu, PTKP atau pendapatan tidak kena pajak dinaikkan dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan," tukas Said. (*)
