Sulawesinetwork.com - Pemerintah Pusat terus tancap gas dalam mewujudkan program ambisius pembentukan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia.
Untuk mempercepat realisasi ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian punya rencana strategis: mendorong pemerintah daerah (Pemda) menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai sumber pembiayaan awal.
Rencana ini akan dituangkan dalam Surat Edaran (SE) resmi Mendagri, yang menjadi payung hukum agar kepala daerah tak ragu menggunakan BTT untuk mendukung pendirian koperasi tersebut.
Baca Juga: Gubernur Sulsel Pimpin Apel Satpol PP di Wajo Naik Mobil Listrik Jeep Andalan Cek Kesiapan Pasukan
“Kadang kepala daerah takut diperiksa. Makanya, saya siapkan SE supaya mereka punya pegangan hukum,” ujar Tito saat konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).
Kopdes Merah Putih Masuk Dokumen Perencanaan Daerah
Tito juga memastikan bahwa program Kopdes Merah Putih akan masuk dalam pembahasan dokumen perencanaan daerah, termasuk APBD Perubahan yang biasa digodok antara bulan Mei hingga Juni dan disahkan pada September.
Baca Juga: Penggerebekan Narkoba di Bulukumba: 37 Paket Sabu Siap Edar dan Dua Pria Diciduk Polisi
Dengan begitu, Kopdes tidak hanya menjadi program nasional di atas kertas, tetapi benar-benar terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah.
“Saya sudah keluarkan surat edaran Mei ini untuk dibahas dan diputuskan di bulan Juni. Semua bupati dan wali kota harus memasukkan program ini dalam dokumen perencanaan mereka,” tegas Tito.
Namun, bagi daerah yang belum sempat memasukkan program tersebut ke dalam APBD Perubahan, Tito memberikan opsi alternatif: pakai dana BTT.
Baca Juga: Pansus DPRD Bulukumba Bahas Ranperda Cadangan Pangan: Langkah Strategis Amankan Kebutuhan Daerah
BTT Bisa Dipakai untuk Biaya Notaris hingga Operasional Awal
Anggaran BTT selama ini dikenal sebagai dana cadangan untuk kebutuhan mendesak atau kegiatan yang belum teranggarkan. Nah, menurut Tito, pembentukan Kopdes Merah Putih tergolong sebagai program baru yang layak dibiayai dari pos ini.
