"Ada banyak hal yang bisa dikerjasamakan dalam konteks menjaga keselamatan bangsa, kepentingan rakyat, dan kepentingan nasional," jelas Basarah.
Menanggapi kekhawatiran mengenai potensi hilangnya oposisi jika PDIP memutuskan untuk bergabung dengan pemerintah, Basarah meluruskan bahwa partainya tidak menganut konsep oposisi dan koalisi secara formal dalam sistem presidensial Indonesia.
Baca Juga: Perang Hak Cipta di Ujung Pena? Ghibli Berpotensi Seret OpenAI ke Meja Hijau AS!
Menurutnya, fungsi pengawasan tetap dapat dijalankan secara efektif oleh kader-kader partai di parlemen.
"Di sana (Undang-Undang tentang kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD) diatur hak-hak parpol di parlemen. Hak menyetujui atau menolak RAPBN, hak membuat undang-undang bersama pemerintah, dan hak pengawasan," paparnya.
Terkait kemungkinan kader PDIP mengisi kursi di kabinet Prabowo-Gibran, Basarah menyatakan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Geger di Jagat Maya, Hayao Miyazaki Meradang: Tren AI Ghibli di ChatGPT Dianggap Penghinaan!
Kendati demikian, ia meyakini bahwa komunikasi antara Megawati dan Prabowo terjalin dengan baik.
"Pada intinya, apa pun pola hubungan antara PDI-P dan pemerintahan Prabowo, di atas semua itu hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega sangat baik," pungkasnya.
Pernyataan Ahmad Basarah ini memberikan angin segar dalam dinamika politik nasional pasca Pemilihan Presiden.
Baca Juga: Bukan Sekadar Tarif, Tapi 'Balas Dendam'? Trump Ungkap Alasan di Balik Pajak Impor 32% ke Indonesia!
Sinyal dari PDIP untuk mengedepankan kerja sama demi kepentingan bangsa, sambil tetap menjaga independensi melalui jalur parlemen, menjadi sorotan menarik.
Langkah selanjutnya dari Megawati Soekarnoputri akan menjadi penentu arah hubungan antara PDIP dan pemerintahan Prabowo di masa depan.
Akankah "gotong royong" ini berujung pada kolaborasi konkret di berbagai bidang, ataukah PDIP akan mengambil peran sebagai mitra kritis dari luar pemerintahan? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.(*)
