"Komisaris lama dan direksi utama LTI diduga adalah anggota Gerindra dan pejabat aktif saat ini. Ini jelas menimbulkan kecurigaan adanya konflik kepentingan," tegasnya.
Pemerintah Membantah: APBN, Bukan APBD!
Menanggapi tudingan tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah keras adanya penggunaan dana APBD.
Ia menegaskan bahwa seluruh biaya retret berasal dari APBN melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca Juga: Hindari Dehidrasi Saat Puasa: Tips Jitu Penuhi Kebutuhan Cairan Tubuh
"Semua pakai APBN, di Kemendagri itu," ujar Hadi.
Hadi juga membantah bahwa PT LTI dimiliki oleh kader Partai Gerindra. "Itu hanya pengelola saja. Pemilik lahan itu Akademi Militer," tegasnya.
KPK Turun Tangan: Kebenaran Akan Segera Terungkap?
Dengan adanya laporan ini, KPK diharapkan dapat segera melakukan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran di balik penyelenggaraan retret ini.
Masyarakat tentu berharap agar tidak ada praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam acara yang seharusnya menjadi ajang peningkatan kapasitas kepala daerah.(*)
