Sulawesinetwork.com - Sebuah retret yang seharusnya menjadi ajang pembekalan para kepala daerah, kini justru berujung pada laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mencium aroma tak sedap dalam penyelenggaraan acara yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21–28 Februari 2025 lalu.
Kejanggalan demi Kejanggalan: Dari Penunjukan PT LTI hingga Dugaan Penggunaan APBD
Baca Juga: Tragedi di Puncak Cartensz: Dua Pendaki Meninggal, Fiersa Besari Selamat dalam Ekspedisi Maut
Feri Amsari, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, yang mewakili koalisi, mengungkapkan sejumlah kejanggalan yang ditemukan.
Salah satunya adalah penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia (LTI) sebagai penyelenggara acara tanpa proses tender yang transparan.
"Bayangkan saja, sebuah perusahaan baru langsung dipercaya mengorganisir acara berskala nasional. Ini jelas menimbulkan kecurigaan adanya konflik kepentingan," ujar Feri dengan nada geram.
Baca Juga: Tetap Bugar Selama Ramadan: Tips Puasa Sehat untuk Tubuh Fit
Tak hanya itu, Annisa Azzahra, Peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), menyoroti dugaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai retret ini.
Padahal, seharusnya acara ini didanai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Ada dugaan pengalihan dana yang tidak sah. Anggaran sebesar Rp 6 miliar, yang seharusnya dari APBN, malah diambil dari APBD," ungkap Annisa.
Baca Juga: Peta Politik 2029 Mulai Terbentuk Setelah Deklarasi Gerakan Rakyat ?
Dugaan Keterlibatan Kader Partai Gerindra: Benarkah Ada Permainan di Balik Layar?
Annisa juga menyoroti dugaan keterkaitan PT LTI dengan Partai Gerindra. Ia menyebutkan bahwa jajaran petinggi perusahaan tersebut diduga diisi oleh kader partai.
