Sulawesinetwork.com – Pemerintah Vietnam mengambil langkah drastis dalam reformasi birokrasi dengan menyetujui penggabungan sejumlah provinsi dan kota pada Kamis, 12 Juni 2025.
Keputusan ini disahkan oleh Majelis Nasional dalam pemungutan suara yang menghasilkan 461 suara setuju, hanya satu suara menolak, dan tiga abstain.
Langkah besar ini akan memangkas jumlah pemerintahan provinsi dan kota dari 63 menjadi hanya 34 wilayah administratif.
Baca Juga: Dituding Telantarkan Jemaah Haji Kloter Kertajati 01, Petugas Haji Kemenag Beri Klarifikasi Tegas
Sekitar 79.339 posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperkirakan akan terdampak dirampingkan, diberhentikan, atau dipensiunkan dini.
Pemerintah Vietnam menyatakan ini sebagai bagian dari strategi efisiensi untuk menekan anggaran negara secara signifikan.
Menteri Dalam Negeri Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, menyebut reformasi ini sebagai “revolusi struktur pemerintahan terbesar sejak berdirinya negara pada tahun 1945.”
Baca Juga: Terbongkar! Polda Jatim Gulung Grup WA Gay Penyebar Konten Asusila, 4 Pelaku Diciduk
Tra menambahkan bahwa tujuan utama dari langkah ini adalah menyederhanakan tata kelola dan mengurangi beban fiskal negara.
Reformasi ini juga menyusul langkah sebelumnya pada Februari lalu, ketika Vietnam memangkas jumlah kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22, yang kala itu berdampak pada 23.000 PNS.
Namun, perubahan besar ini juga memunculkan sisi emosional dan sosial.
Baca Juga: Performa Gahar, Baterai Perkasa: Nokia X700 5G Hadir untuk Dominasi!
Seorang pejabat provinsi berusia 58 tahun yang telah mengabdi lebih dari 30 tahun mengaku merasa “terkejut dan sedih” karena harus meninggalkan jabatan yang telah menjadi bagian dari hidupnya.
“Saya mungkin menerima kompensasi sekitar US$ 38.000, tetapi saya tidak senang. Saya tidak tahu harus apa sekarang,” ujarnya kepada AFP tanpa menyebutkan nama.