Sulawesinetwork.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) angkat suara terkait kericuhan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa di berbagai wilayah Indonesia beberapa waktu terakhir.
Melalui Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB atau OHCHR, organisasi internasional itu menekankan pentingnya dialog sekaligus menyerukan adanya investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan aksi protes.
Pernyataan resmi disampaikan OHCHR lewat situs PBB pada Senin 1 September 2025.
Baca Juga: Deflasi Agustus 2025 Capai 0,08 Persen, Inflasi Tahunan Diklaim Tetap Terkendali
“Kami menyerukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia (HAM) internasional,” kata juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani.
Menurut Shamdasani, pihaknya memantau secara ketat rangkaian tindak kekerasan di Indonesia yang muncul dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen, kebijakan penghematan, hingga dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat.
“Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik,” ujarnya.
Baca Juga: Melalui Doa Bersama, Baso Muhammad Ikram Menyampaikan Pesan yang Dalam Untuk Kota Makassar
OHCHR juga mengingatkan otoritas Indonesia agar menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi.
Shamdasani menegaskan bahwa hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi harus tetap dilindungi, sejalan dengan norma serta standar internasional.
“Semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum," imbau Shamdasani.
Baca Juga: PKS Bulukumba Bakal Lakukan Evaluasi Buntut Umy Asyiatun Baca Teks Saat Hadapi Demonstran
Dengan seruan tersebut, PBB berharap respons terhadap aksi unjuk rasa di Indonesia dapat mengedepankan pendekatan damai sekaligus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil. (*)
Artikel Terkait
Pemkab Sinjai Serahkan Mobil Damkar Baru untuk Sektor Barat
Tiga Duta Wisata Sinjai Siap Berlaga di Tingkat Provinsi Sulsel 2025
Guru dan ASN Mengadu ke DPRD Bulukumba Usai Dimutasi Puluhan Kilo: Saya tidak Tahu Salah Apa
Kepala Daerah dan Pejabat Diingatkan untuk Jaga Kesederhanaan, Hindari Flexing di Tengah Situasi Sensitif
Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada Kenaikan Tarif Pajak di 2026, Fokus pada Peningkatan Kepatuhan
Guru dan ASN Mengadu ke DPRD Bulukumba Usai Dimutasi, Begini Respon Wakil Ketua
Mendagri Tito Paparkan Kerusakan Gedung DPRD di Sulsel dan Jambi