Belajar dari Sultra, DPRD Bulukumba Siap Perkuat Cadangan Pangan Daerah

Sulawesinetwork.com – Komitmen DPRD Kabupaten Bulukumba dalam memperkuat ketahanan pangan daerah semakin nyata.

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), provinsi yang telah lebih dulu memiliki perda cadangan pangan sejak tahun 2020.

Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Pansus, Dr. Supriadi, bersama anggota Pansus lainnya yaitu H. Musa Lirpa, H. Muhdar, dan Jusman.

Baca Juga: Jokowi Tanggapi Santai Klaim Kader PSI yang Sebut Dirinya Penuhi Syarat Jadi Nabi: Mikir yang Rasional Aja

Dalam kunjungan tersebut, rombongan diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Kami melihat Sultra sudah memiliki perda tersebut sejak 2020, jadi kami ingin mengetahui bagaimana aplikasinya di lapangan dan apa saja isi perda yang bisa kita adaptasi,” ujar Dr. Supriadi, Sabtu 14 Juni, 2025.

Ia menambahkan, Ranperda serupa di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih dalam tahap pembahasan, sehingga referensi dari Sultra sangat dibutuhkan.

Baca Juga: Jangan Panik! Jemaah Haji dengan Kendala Paspor Tetap Bisa Pulang ke Indonesia Pakai SPLP

Salah satu poin penting yang diangkat dalam diskusi adalah pengakomodasian pangan lokal sebagai bagian dari cadangan pangan daerah, tidak hanya beras.

“Kita perlu mempertimbangkan pangan lokal sebagai bagian dari ketahanan pangan, apalagi potensi pangan lokal di Bulukumba sangat beragam,” jelasnya.

DPRD Provinsi Sultra juga menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk mengaplikasikan perda tersebut secara nyata dan perlunya sosialisasi aktif ke masyarakat, agar perda tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar diterapkan.

Baca Juga: Santai tapi Tegas: Jokowi Tanggapi Isu Kapal Tongkang 'JKW Mahakam' dan 'Dewi Iriana'

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat mempercepat finalisasi Ranperda di Kabupaten Bulukumba, serta menghadirkan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal dalam mewujudkan kedaulatan pangan daerah.***