Fraksi Golkar DPRD Bulukumba Apresiasi Opini WTP, Soroti SiLPA Rp58 Miliar dan Kemandirian Fiskal

Sulawesinetwork.com - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bulukumba menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pandangan umum fraksi tersebut dibacakan oleh juru bicara Fraksi Golkar, Jusman, dalam rapat paripurna DPRD Bulukumba, Rabu, 1 Juli 2026.

Dalam penyampaiannya, Jusman menilai Pemerintah Kabupaten Bulukumba mampu menjaga stabilitas pembangunan daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional dan global yang terjadi sepanjang tahun 2025.

Baca Juga: Seluruh Fraksi DPRD Bulukumba Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Dibahas ke Tahap Selanjutnya

Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bulukumba kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Namun, menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

"Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bulukumba meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Namun capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah untuk terus menyempurnakan tata kelola keuangan daerah agar semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," kata Jusman.

Baca Juga: Bulukumba United Tembus Podium Nasional, Raih Juara 3 Indonesia Sentra League 2026

Meski memberikan apresiasi, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai lebih dari Rp58 miliar.

Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya SiLPA tersebut, termasuk program-program prioritas yang belum dapat direalisasikan akibat rendahnya penyerapan anggaran.

Selain itu, Fraksi Golkar juga mempertanyakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK serta langkah pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga: Hari Bhayangkara ke-80, Andi Amar: Polri Harus Jadi Garda Terdepan Pelayanan Rakyat

Menurut Jusman, pemerintah daerah perlu memiliki strategi yang lebih terukur dalam menghadapi tantangan pembangunan tahun 2026, mulai dari penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, hingga pengembangan sektor pariwisata.

"Fraksi Golkar memandang pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan daerah serta penetapan belanja yang efektif dan efisien," ujarnya.