Dalam rekomendasinya, Fraksi Golkar mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan aset, piutang, dan investasi daerah, peningkatan akurasi perencanaan anggaran, optimalisasi pemanfaatan SiLPA, serta evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi belanjanya masih di bawah 80 persen.
Fraksi Golkar juga menegaskan pentingnya peningkatan PAD sebagai salah satu tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.
Baca Juga: Berlangsung Khidmat, Kapolres Bulukumba Pimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026
Di akhir pandangan umumnya, Fraksi Golkar menyatakan menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan pada tahapan pembahasan berikutnya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)
Artikel Terkait
Dokter Icha Meninggal Dunia, Diduga Alami Depresi usai Diintimidasi Anggota DPRD
46 Personel Polres Bulukumba Naik Pangkat Setingkat Lebih Tinggi
Komisi I DPRD Bulukumba Bahas Tindak Lanjut Pemekaran Lingkungan Balangerasa, Soroti Kendala Administrasi dan Dukungan Warga
Menerjang Ombak dari Pulau ke Pulau, Dedikasi Mantri Perempuan BRI Menjaga Akses Keuangan di Wilayah Kepulauan Sulawesi Tengah
Tingkatkan Ketahanan Ekonomi, BRI Peduli Beri Pelatihan Kewirausahaan Bagi Puluhan Purna Pekerja Migran Indonesia di Cirebon
Bos BSI Area Sulsel Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Verbal terhadap Bawahan, Korban Mengaku Depresi
Momentum Hari Bhayangkara ke-80, Ketua DPRD Bulukumba Hadiri Upacara dan Perayaan Bersama Polres