Sulawesinetwork.com - Wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD menjadi pembahasan yang terus menarik perhatian masyarakat di Indonesia.
Wacana itupun direspon Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.
Ia menilai bahwa pelaksanaan pilkada lewat DPRD lebih muda diawasi dengan jumlah anggota DPRD terbatas. Ketimbang pilkada langsung dipilih rakyat yang mencapai jutaan orang.
Baca Juga: BGN Tegaskan Guru, TU, hingga Petugas Kebersihan di Sekolah Harus Dapat MBG
"Lebih mudah mengawasi anggota DPRD yang jumlahnya terbatas, dibandingkan mengawasi jutaan pemilih dalam pilkada langsung," ujar Yusril kepada awak media dilansir, Sabtu, 10 Januari 2026.
Yusril menilai, pilkada secara langsung justru menimbulkan lebih banyak mudarat. Salah satu persoalan tingginya biaya politik dalam pilkada langsung.
"Pilkada langsung jelas berbiaya tinggi. Biaya tinggi ini mendorong kepala daerah terpilih untuk menyalahgunakan kekuasaan demi menutupi ongkos politik yang telah dikeluarkan," jelasnya.
Selanjutnya, Yusril menekankan bahwa pemilihan melalui DPRD membuka peluang lebih besar bagi terpilihnya calon kepala daerah yang berkapabilitas dan berintegritas.
Sementara, dia menyebut, pilkada langsung kerap memberi ruang bagi kandidat yang hanya mengandalkan popularitas atau kekuatan modal.
"Pemilihan tidak langsung lebih memungkinkan calon yang punya kapasitas untuk terpilih, bukan semata-mata karena populer atau memiliki uang banyak," ucap Yusril.
Baca Juga: DPRD Bulukumba Inventarisasi Masalah Pantai Panrang Luhu, Siapkan Rekomendasi Langkah Tegas
Meskipun demikian, perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah tidak harus disikapi secara hitam-putih.
Menurutnya, dalam kondisi saat ini, fokus utama yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem pilkada langsung agar berbagai mudarat yang selama ini muncul dapat diminimalkan.