Sulawesinetwork.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kepemimpinan yang berani mengubah sistem pertanian menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan pangan sekaligus mendorong lompatan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan saat memberikan arahan pada Leadership Camp ASN Sulawesi Selatan di Asrama Haji Sulawesi Selatan, Kamis (26/2/2026).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi Selatan.
Di hadapan para aparatur sipil negara, Mentan Amran menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar jabatan struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan keberanian mengambil keputusan.
“Memimpin itu indah dalam mimpi, tetapi tidak mudah dalam kenyataan. Pemimpin yang adil dimuliakan, yang tidak adil kehilangan kehormatan,” ujarnya.
Ia berbagi perjalanan panjangnya di berbagai lini pengabdian, mulai dari birokrat lebih dari dua dekade, tiga periode di kabinet, dua puluh tahun sebagai pengusaha, hingga lebih dari satu dekade sebagai dosen. Ia juga pernah menjadi penyuluh pertanian lapangan selama bertahun-tahun. Menurutnya, tekanan dan ujian justru membentuk karakter kepemimpinan yang tangguh.
Menurut Mentan Amran, sektor pertanian membutuhkan kepemimpinan yang tidak ragu membongkar sistem lama yang berbelit dan tidak efektif. Reformasi regulasi, subsidi, hingga tata niaga menjadi langkah konkret untuk memastikan kebijakan benar-benar berdampak pada petani.
Baca Juga: Tragis! Mahasiswi UIN Suska Riau Dibacok di Depan Ruang Sempro, Pelaku Diduga Dendam Masalah Asmara
“Kalau kita hanya melakukan hal yang sama dan berharap hasil berbeda, itu tidak masuk akal. Kita harus berani ubah sistem, Indonesia bisa melompat,” tegasnya.
Sebagai bukti, ia memaparkan reformasi tata kelola pupuk bersubsidi melalui deregulasi 145 aturan dan penyederhanaan distribusi. Sistem yang sebelumnya panjang kini dipangkas sehingga lebih efisien dan transparan, hanya melibatkan Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, serta Gapoktan atau pengecer sebagai ujung distribusi kepada petani.
Reformasi tersebut menurunkan biaya pupuk bersubsidi hingga 20 persen serta meningkatkan volume pupuk 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran. Langkah ini memperkuat kepastian pasokan dan meningkatkan efisiensi di tingkat petani. Pemerintah juga merencanakan pembangunan tujuh pabrik pupuk baru untuk memperkuat ketahanan pasokan nasional dalam jangka panjang.
Selain reformasi sistem, Mentan Amran menegaskan bahwa hilirisasi komoditas pertanian menjadi bagian dari kepemimpinan strategis untuk menjaga nilai tambah bangsa.
“Seluruh kekayaan kita dihilirisasi. Jangan ekspor mentah. Nilai tambahnya harus untuk rakyat,” ujarnya.
