Uya Kuya & Eko Patrio: Dilaporkan karena video joget pasca-sidang resmi.
Nafa Urbach: Disorot karena gaya hidup hedonis di media sosial.
Ahmad Sahroni: Dipersoalkan karena diksi yang dianggap tak pantas.
Baca Juga: Hari Ibu ke-97 di Bantaeng: Dari Sejarah Hebat Hingga Dukungan Nyata Buat UMKM
Demo 'Reset Indonesia' di akhir Agustus pun pecah dan berujung ricuh, meninggalkan catatan kelam jatuhnya korban jiwa dari pengemudi ojek online akibat kendaraan taktis.
Akhir Tahun: Sanksi MKD dan Babak Baru KUHAP
Menanggapi tekanan publik yang luar biasa, DPR akhirnya melunak dengan memangkas berbagai tunjangan perumahan hingga biaya komunikasi per September 2025.
Baca Juga: Keren! Desa Labbo Bagi-Bagi Beasiswa, Bupati Bantaeng Sampai Beri Jempol
Bulan November menjadi momen "penghakiman" di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Hasilnya, Ahmad Sahroni dinonaktifkan selama 6 bulan, disusul Eko Patrio (4 bulan) dan Nafa Urbach (3 bulan).
Sementara itu, tahun 2025 ditutup dengan pengesahan UU KUHAP baru yang diteken Presiden Prabowo, meski kembali menuai protes karena minimnya partisipasi masyarakat.
Tahun 2025 bagi DPR adalah tahun ujian integritas. Meski ada upaya perbaikan di akhir tahun melalui pemangkasan fasilitas, namun rentetan polemik yang terjadi menunjukkan masih besarnya jarak antara "Wakil Rakyat" dengan "Rakyat" itu sendiri.(*)