Usulan perpanjangan usia pensiun ASN ini mendapat kritik tajam dari DPR RI, yang menyoroti beberapa potensi masalah:
- Beban APBN: Ketua DPR RI, Puan Maharani, khawatir usulan ini akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jadi, apakah kajiannya itu sudah ada, dasarnya apa, satu lagi, jangan kemudian nanti membebani APBN," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/5/2025).
- Produktivitas ASN: Puan juga menyoroti perihal produktivitas ASN dalam melayani masyarakat jika usia pensiun diperpanjang. Menurutnya, hal yang penting adalah bagaimana ASN bisa melayani masyarakat dengan lebih maksimal.
"Yang penting bagaimana kemudian produktivitas dari hal tersebut dan apakah itu memang kalau diperpanjang produktivitas dari kepegawaian itu akan lebih baik," ujarnya.
- Efektivitas Kerja: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan perlunya mempertimbangkan efektivitas kerja.
Baca Juga: Longsor Gunung Kuda Cirebon: Dedi Mulyadi Tanggapi Protes Pekerja Tambang dengan Tegas
"Kalau masih produktif, ketimbang nanti misalkan, kalau pandangan saya harus dipertimbangkan terkait efektivitas kerjanya juga," kata Cucun, kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
Ia yakin ada merit sistem yang berlaku di tiap kementerian/lembaga untuk mengukur hal tersebut agar tidak berdampak buruk pada ASN muda.
- Usulan Tanpa Kajian Mendalam: Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengkritisi usulan penambahan usia pensiun yang menurutnya hanya sebatas keinginan pribadi atau hasrat tanpa kajian yang matang.
"Kalau kita mau buat usulan itu, kaji dulu, lah, usulan itu, apa memang itu menjadi solusi, apakah memang akar masalah yang kita hadapi itu. Nah, ini yang kurang dari kita ini. Semua negara maju itu setiap kebijakannya, setiap alternatif kebijakan yang dihadirkan itu selalu by research. Kita ini by apa? By hasrat?" kata Arse, saat dihubungi, Jumat (23/5/2025).
Perdebatan ini menunjukkan kompleksitas isu perpanjangan usia pensiun ASN.
Di satu sisi ada keinginan untuk memanfaatkan keahlian dan pengalaman ASN lebih lama, namun di sisi lain ada kekhawatiran tentang dampak fiskal dan tantangan regenerasi serta produktivitas.
Proses kajian mendalam dari berbagai pihak akan sangat menentukan arah kebijakan ini ke depan. (*)