Dadan juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.000 SPPG yang mendukung program MBG, dengan jangkauan penerima manfaat mencapai 3 juta orang.
Pihaknya menargetkan agar program ini dapat melayani hingga 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025.
Baca Juga: Nokia N75 Max vs N95 Max: Pertarungan Sengit Smartphone 5G Kelas Atas
Kondisi ini menciptakan sebuah ironi yang tajam. Di satu sisi, keluhan mengenai fasilitas mobil dinas bagi para pembantu presiden menjadi perhatian utama.
Di sisi lain, ribuan staf yang bekerja langsung di lapangan untuk merealisasikan program unggulan pemerintah justru harus menunggu kejelasan soal hak finansial mereka.
Publik pun bertanya-tanya mengenai prioritas dan sensitivitas pemerintah.
Bagaimana mungkin keluhan mengenai fasilitas dapat muncul di saat para pekerja garda terdepan program strategis justru sedang berjuang dengan ketidakpastian ekonomi akibat gaji yang tertunda?
Janji pencairan gaji sebelum Lebaran tentu menjadi harapan bagi para SPPG.
Namun, sorotan terhadap kontradiksi ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memastikan kesejahteraan seluruh elemen pelaksana kebijakan, tidak hanya para pejabat tinggi.
Baca Juga: Usai 'Disentil' Dedi Mulyadi Soal Liburan Jepang, Lucky Hakim Ungkap Fakta Sebenarnya
Efektivitas sebuah program besar seperti MBG akan sangat bergantung pada motivasi dan kesejahteraan para staf yang bekerja di lapangan.
Semoga keadilan dan hak para SPPG segera terpenuhi, sehingga mereka dapat menjalankan tugas pentingnya dengan tenang dan optimal.(*)
