Sulawesinetwork.com - Presiden Prabowo Subianto membuka cerita di balik pemangkasan anggaran negara yang fantastis, mencapai Rp 306,69 triliun.
Dampaknya ternyata merambah hingga ke fasilitas para pejabat pemerintahan, di mana banyak di antaranya belum kebagian mobil dinas selama enam bulan pertama masa kepemimpinannya.
Kebijakan pemangkasan anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang telah ditandatangani sejak 22 Januari 2025.
Baca Juga: Liburan Lebaran Berujung Teguran: Lucky Hakim Kaget Ada Aturan Pejabat Tak Boleh ke Luar Negeri
Dalam forum Sarasehan Ekonomi di Jakarta pada Selasa (8/4/2025), Prabowo mengungkapkan sisi lain dari kebijakan tersebut.
Dengan nada sedikit menyindir namun penuh apresiasi, Prabowo menuturkan bahwa banyak pejabat pemerintahan yang sebenarnya memiliki kemampuan finansial lebih dari cukup, namun memilih untuk mengabdi kepada negara tanpa fasilitas yang mewah.
"Kalau mereka mau kaya raya, mereka bisa. Tidak usah masuk pemerintah, mereka masuk pemerintah itu saya juga sedih," ujar Prabowo, menggambarkan dedikasi para pejabat yang memilih jalan pengabdian.
Baca Juga: Dasco: Maestro di Balik Layar Pertemuan Prabowo-Megawati yang Semakin Dekat
Lebih lanjut, Prabowo mencontohkan situasi yang dialami oleh para menterinya, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Seperti Menteri Keuangan, banyak yang belum dapat mobil dinas. Mereka kerja 6 bulan ini kerja bakti," ungkapnya, menggunakan istilah yang cukup menarik perhatian.
Istilah "kerja bakti" yang dilontarkan Prabowo ini seolah menggambarkan pengorbanan dan dedikasi para pejabat yang tetap menjalankan tugas negara meski dengan fasilitas yang terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Baca Juga: Kader PAN Desak Regenerasi Kepemimpinan, Soroti Kegagalan Ashabul Kahfi
Kendati demikian, Prabowo tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani atas upayanya dalam mencairkan kembali anggaran yang sebelumnya diblokir.
