Tidak Setujui Keputusan MK Tentang Penghapusan Aturan Presidential Threshold, Adik Ipar Jokowi Anwar Usman Ungkap Alasan Ini

Sulawesinetwork.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan Penghapusan aturan Presidential Threshold.

Namun, tidak semua pihak mendukung putusan MK ini. 

Salah satunya adalah Hakim Konstitusi Anwar Usman, yang merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo. 

Baca Juga: Menjadi Perhatian Dunia, Virus HMPV di Duga Mirip Covid-19

Anwar Usman, bersama dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden. 

Menurut mereka, para Pemohon yang mengajukan uji materi terhadap ambang batas pencalonan presiden tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). 

Baca Juga: Aksi Pelecehan Turis di Bali Jadi Sorotan Media Asing, Ternyata Banyak Turis yang Buka Layanan Prostitusi

Karena itu, Anwar Usman dan Daniel Yusmic berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak menerima permohonan tersebut. 

Uji materi ini diajukan oleh empat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang terdiri dari Rizki Maulana Syafei, Enika Maya Oktavia, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna. 

Baca Juga: Polres Bulukumba Terima Kunjungan Kerja Reses Anggota Komisi III DPR RI

Dissenting opinion tersebut menyatakan bahwa permohonan para pemohon seharusnya tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum.(*)