Sulawesinetwork.com - Pemerintah Daerah (Pemda) seluruh Indonesia diminta untuk mengimbangi upaya pemerintah pusat dalam melakukan upaya mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan.
Dalam upaya itu, Pemda diminta untuk tidak melakukan pengimbangan atau menjaga stabilitas harga pangan hanya dengan melakukan rapat-rapat semata.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat pemerintah daerah meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GMP) di Kementan, Jakarta Selatan, Senin, 16 Oktober 2023.
Baca Juga: Syahrul Yasin Limpo Ditahan KPK, Plt Mentan Pertanian Batalkan Kontrak Proyek Alsintan
"Jangan sampai yang dibuat adalah kegiatan rapat-rapat persiapannya, kemudian anggaran untuk inti gerakan pangan murah kepada masyarakat itu hanya 30 persen saja. Saya dapat laporan dari Pak Pj Gubernur Banten (Al Muktabar)," katanya.
Tito meminta daerah fokus pada penyediaan bahan pokok sampai diterima oleh masyarakat dengan harga benar-benar murah.
"Arahannya ke pejabat kepala daerah mayoritas skema itu betul-betul fisiknya (pangan murah). Evaluasi dan persiapan itu harus lebih kecil anggarannya," imbuh Tito.
Baca Juga: Ayo Buruan, Ada Gerakan Pangan Murah di Taman Kota Bulukumba, Catat Tanggalnya
Selain itu, Tito meminta pemda lebih tanggap memanfaatkan dana-dana untuk pengendalian inflasi. Ia menyebut pejabat daerah bisa menggunakan anggaran dari dana reguler untuk pangan, pertanian, hingga dinas sosial.
Tito mengatakan telah meneken surat edaran yang memperbolehkan pemda menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT). Tito paham selama ini pemda kerap takut menggunakan anggaran.
"Saya sudah membuat surat edaran beberapa waktu lalu yang bisa menjadi dasar hukum bagi rekan-rekan menggunakan belanja tidak terduga untuk penanganan inflasi," tuturnya.
Baca Juga: Hadiri Senandung Kopi Kahayya, Bupati Bulukumba Pastikan 2024 Akses Jalan Selesai
"Jadi, tidak dalam keadaan emergency, karena saya tahu teman-teman di daerah terkunci kata-kata keadaan darurat," sambung Tito.
