Visi kontroversial ini bukanlah hal baru. Pada awal tahun 2025, mantan Presiden AS, Donald Trump, sempat melempar narasi pembangunan kawasan elite di Gaza pasca-relokasi warga.
Trump membayangkan wilayah tersebut akan disulap menjadi kawasan pesisir mewah yang ia juluki sebagai 'Riviera of the Middle East'.
Baca Juga: NasDem Sanjung Jawaban Wagub Fatmawati Rusdi: 'Clear and Clean,' Semua Terjawab Tuntas!
"Sesuatu yang baik akan terjadi," sesumbar Trump, seperti dikutip dari AFP pada Februari 2025 lalu.
Kendati demikian, pernyataan dua tokoh ini sontak memicu respons beragam dari komunitas internasional dan pegiat kemanusiaan.
Banyak pihak menilai rencana relokasi warga dari tanah kelahiran mereka justru akan memperburuk krisis kemanusiaan dan terang-terangan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Ini bukan sekadar memindahkan populasi, tetapi berpotensi menjadi bentuk pengungsian paksa yang melanggengkan penderitaan.
Saat ini, di tengah riuhnya wacana relokasi, perwakilan Israel tengah berada di Qatar untuk melakukan negosiasi dengan perwakilan Hamas.
Agenda utama mereka adalah membahas gencatan senjata selama 60 hari demi pertukaran sandera dan pembukaan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Baca Juga: Indonesia Tegas Tak Mundur dari BRICS Meski Diancam Tarif Tambahan AS
Gencatan senjata ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengakhiri konflik berdarah yang kembali memuncak sejak 7 Oktober 2023.
Namun, masih ada jurang perbedaan besar antara tuntutan Hamas dan posisi Israel, membuat jalan menuju perdamaian sejati masih terjal.
Akankah janji 'Riviera Timur Tengah' menjadi kenyataan, atau justru hanya fatamorgana yang menyembunyikan tragedi kemanusiaan yang lebih besar?(*)