Sulawesinetwork.com – Pernyataan kontroversial kembali mencuat dari dua tokoh paling berpengaruh di panggung politik global, Donald Trump dan Benjamin Netanyahu.
Dalam sebuah pertemuan makan malam yang dilaporkan santai di Washington D.C. pada Rabu, 9 Juli 2025, keduanya membahas masa depan Gaza yang memicu kegemparan: relokasi warga Gaza dan pembangunan kawasan elite di wilayah tersebut.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara terbuka mengemukakan gagasan relokasi sebagai langkah menuju perdamaian, yang dinilai banyak pihak justru bisa memicu krisis kemanusiaan baru.
Baca Juga: Drama Panas Berlanjut: Ahmad Dhani Minta Irwan Mussry Tegur Maia Estianty
"Jika mereka ingin tinggal, mereka boleh tinggal, tetapi jika mereka ingin pergi, mereka seharusnya bisa pergi," ujar Netanyahu, seperti dilansir Al Jazeera pada Kamis, 10 Juli 2025.
Ia menambahkan, "Seharusnya ini bukan penjara. Seharusnya ini tempat terbuka dan memberi orang pilihan bebas."
Netanyahu mengklaim bahwa ide ini bertujuan memberikan masa depan yang lebih baik bagi warga Palestina, khususnya mereka yang kini terjebak di Jalur Gaza.
Baca Juga: DPC Perpadi Bulukumba Bakal Kukuhkan Pengurus Baru, Bupati Dan Forkopimda Dipastikan Hadir
Ia bahkan sesumbar bahwa Israel dan AS sedang menjajaki kemungkinan kerja sama dengan sejumlah negara untuk mewujudkan rencana tersebut.
“Kami bekerja sama dengan Amerika Serikat secara erat untuk menemukan negara-negara yang akan berupaya mewujudkan apa yang selalu mereka katakan,” kata Netanyahu.
“Bahwa mereka ingin memberikan masa depan yang lebih baik bagi Palestina. Saya rasa kami hampir menemukan beberapa negara.”
Baca Juga: Polres Bulukumba Bantah Tegas Dugaan Suap dalam Kasus Narkoba di Kajang: Kami Bekerja Profesional!
Namun, PM Israel ini enggan menyebutkan secara spesifik negara mana saja yang mungkin menjadi tujuan relokasi.
Wilayah sekitar Gaza seperti Mesir, Yordania, Suriah, dan Lebanon sendiri telah menampung banyak pengungsi Palestina akibat konflik yang tak kunjung usai, menimbulkan pertanyaan besar mengenai kapasitas dan kemauan negara-negara tersebut untuk menampung lebih banyak lagi.
