Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian mengecam pihak-pihak terkait yang dinilai akan memanfaatkan kesempatan gencatan senjata dan membawa masalah bagi warga Palestina.
"Kami menentang pemindahan paksa warga di Gaza," terang Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, China, pada Rabu, 5 Februari 2025.
"Dan berharap pihak-pihak terkait akan memanfaatkan kesempatan gencatan senjata dan pemerintahan pasca konflik di Gaza untuk membawa masalah Palestina kembali ke jalur yang benar," tegasnya.
Baca Juga: Pimpinan dan Anggota Komisi 3 Turun ke Lapangan Tinjau Pembangunan Pagar MPP
Yordania: Warga Gaza Harus Tinggal di Tanah Air Palestina
Berdasarkan laporan dari Middle East Eye, Raja Yordania, Abdullah II menegaskan kembali penolakannya terhadap rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Trump telah mengusulkan pemindahan warga Palestina dari Gaza ke Yordania dan Mesir, keduanya merupakan mitra utama AS di Timur Tengah.
Baca Juga: Prabowo Beri Pesan ke Seluruh Instansi: Siapa yang Bandel, Saya akan Tindak!
"Yang Mulia Raja menekankan perlunya menghentikan aktivitas permukiman (Yahudi) dan menolak segala upaya untuk mencaplok tanah dan memindahkan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat," tutur Abdullah II dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita negara Yordania, pada Kamis, 6 Februari 2025.
Di sisi lain, Raja Yordania itu menegaskan pihaknya akan mendukung warga Gaza untuk tetap tinggal di tanah air Palestina.
"Dan menekankan perlunya membangun warga Palestina di tanah mereka," tegas Abdullah II.
Baca Juga: Prabowo Kenang Kepemimpinan Gus Dur: Pemimpin Harus Berani Beri Contoh
Indonesia: Tolak Tegas Relokasi Warga Gaza ke Negara Lain
Melalui cuitan Twitter resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Republik Indonesia (RI) juga menolak rencana Trump memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara lain secara permanen.
"Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis wilayah pendudukan Palestina," demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI dikutip dari akun media sosial X @Kemlu_RI, yang tayang pada Rabu, 5 Februari 2025.