Sulawesinetwork.com – Sejumlah permasalahan yang membelit Pasar Sentral Bulukumba menjadi sorotan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bulukumba pada Selasa, 17 Juni 2025.
RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD ini menjadi wadah bagi para pedagang, mahasiswa, dan pihak terkait untuk menyuarakan aspirasi dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang ada.
Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Kaspul BJ (Demokrat), agenda ini turut dihadiri oleh anggota Komisi II lainnya, yakni H. Musa Lirpa (PDIP), Jusman (Golkar), dan Dr. Supriadi (PKS).
Baca Juga: Drama Perebutan Pulau Berakhir: Presiden Prabowo Sahkan 4 Pulau Milik Aceh!
Turut hadir pula Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bulukumba, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bulukumba, perwakilan pedagang Pasar Sentral Bulukumba, serta aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Dalam forum yang penuh dinamika tersebut, beragam isu krusial mencuat ke permukaan.
Mulai dari mahalnya harga sewa kios, tingginya retribusi, minimnya ketersediaan air bersih, buruknya pengelolaan sampah, hingga yang paling mendesak adalah sepinya aktivitas jual beli di pasar yang baru dibangun ini.
Baca Juga: Bahaya 'Scrolling' Medsos: Menko PMK Pratikno Soroti Ancaman Berpikir Pendek pada Anak Muda
Ketua Cabang PMII Bulukumba, Syaibatul Hamdi, tampil lugas mendesak DPRD untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus).
Pembentukan Pansus ini didasari dugaan adanya ketidaktransparanan dalam penggunaan anggaran pembangunan pasar yang dinilai tidak sejalan dengan hasil akhir yang terlihat.
"Kami menduga ada ketidaksesuaian antara anggaran yang digelontorkan dan hasil pembangunan yang ada saat ini. Perlu ada Pansus untuk mengawal ini,” tegas Syaibatul.
Selain itu, PMII juga mendorong agar aktivitas pasar-pasar kecil di wilayah kota dipindahkan secara bertahap ke Pasar Sentral.
Langkah ini diyakini akan memaksimalkan fungsi dan keramaian Pasar Sentral yang saat ini masih minim pengunjung.