Dari hasil koordinasi tersebut dinyatakan telah sesuai dan dianggap tidak ada masalah dalam pelantikan tersebut.
Baca Juga: Duduk Perkara 57 Pejabat di Bulukumba Kembali ke Jabatan Semula Usai Mutasi Dibatalkan Mendagri
"Kami juga tentu tidak akan melakukan hal yang bertentangan dengan aturan yang ada, sehingga sebelum mutasi kita koordinasikan dulu dengan Kemendagri, KASN dan Bawaslu," terangnya.
Meski demikian, Irfan mengaku jika berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemendagri. Mutasi pada 22 Maret harus mengacu pada aturan yang telah ditetapkan.
"Pasca suratnya terbit, kami taat asas dan melakukan tindaklanjut dengan pembatalan sesuai dengan surat edaran Mendagri," pungkasnya.(*)