"Kalau persoalan pilkada tidak ada hubungannya penghentian bantuan selagi si penerima masih bersyarat secara ekonomi dan bersyarat secara data serta punya kategori yangg bisa dibayarkan," pungkas Fitrah.
Baca Juga: Pj Bupati Bantaeng Buka Kegiatan Pengisian Kertas Kerja SPIP
Diketahui, masyarakat Bulukumba dihebohkan dengan kabar adanya intimidasi akan penghentian penerimaan bantuan jika tidak mendukung paslon tertentu.
Hal ini dianggap berpotensi akan merugikan paslon lainnya dan bahkan dapat merusak proses demokrasi yang seharusnya berjalan jujur dan adil. (*)
Artikel Terkait
WAR Kartu Rakyat JADIMI, Masyarakat 'Serbu' Posko JMS-TSY untuk Kesejahteraan 5 Tahun
Warga Makin Membludak hingga Malam Hari, Kejar Kartu Rakyat JADIMI demi Kesejahteraan
Rapat Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Bulukumba Membahas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025
Ada Upaya Pihak Tertentu Halangi Partisipasi Pemilih, Eks Komisioner Sentil KPU dan Bawaslu
Artis Legenda Hard Rock Indonesia Meriahkan Kampanye Akbar IAKAN
Komisi 1, 2, 3 dan 4 DPRD Bulukumba Kembali Menggelar Rapat Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025
Anak Jadi Korban Penganiyaan, Orangtua Malah Dituduh Jadi Pelaku di Bulukumba
Penerima Bansos di Bulukumba Diduga Diintervensi Pilih Paslon Tertentu, Korkab PKH: Ini Program Pusat, Bukan Bupati