Rawan Dipolitisasi, Distribusi Bansos Diusulkan Untuk Disetop Jelang Pilkada Serentak 2024

Jika bukan perda, bisa melalui permendagri. Alex memang tidak langsung mengkritisi apa yang terjadi dalam pilpres lalu.

Baca Juga: Sulit Diakses Nelayan, Bupati Andi Utta Sebut KUR untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Namun, realitasnya, menjelang Pemilu 2024 lalu, Menteri keuangan mencatat bansos pada 2024 sudah mencapai Rp22,5 triliun.

Angkah itu mengalami lonjakan dari tahun sebelumnya yang anggarannya ada di kisaran Rp9 triliun.

Kondisi itu sejalan dengan survei yang dilakukan KPK mengenai preferensi masyarakat dalam memilih calon.

Baca Juga: PPP Gagal Lolos PT, Rudianto Lallo dan Taufan Pawe Melenggang ke DPR RI, Amir Uskara-Muh Aras Terhenti

Baik calon DPR, pimpinan daerah, maupun pimpinan negara. Faktor masyarakat semangat berpartisipasi dalam pemilihan sekitar 90 persennya dipengaruhi adanya faktor uang.

"Ini saya terkonfirmasi juga dan dengar dari orang yang bekerja di rumah saya dan tetangga-tetangga," katanya.

Mereka bercerita dalam pemiu, ada yang dapat empat sampai enam amplop. Kalau ditotal, satu orang bisa mendapatkan 1 juta rupiah.

Baca Juga: Pertanggungjawaban Taufan Pawe Soal Perolehan Golkar Sulsel Merosot Dinantikan DPP

Alex juga sempat bertanya siapa yang mereka pilih ketika menerima beberapa amplop tersebut.

"Mereka jawab pokoknya yang ngasih duit. Kalau yang ngasih tiga, dicoblos tiga-tiganya," ungkap dia.

Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw menanggapi dan memberikan respon positif ide penyaluran bansos yang di usulankan KPK.

Baca Juga: Dua Adik Kandung Mentan Amran Sulaiman Bakal Maju Pilkada Serentak 2024

"Jadi, imbauan-imbauan akan kami lakukan ya. Untuk mengingatkan kembali teman-teman di daerah. Seperti yang pak pimpinan KPK sampaikan," kata Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw di gedung KPK.