Sulawesinetwork.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyoroti dua risiko besar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, ancaman keracunan makanan justru lebih berbahaya dibanding penyalahgunaan anggaran.
“Kalau saya ditanya mana yang lebih ditakutkan, yang kedua (keracunan), bukan yang pertama (korupsi),” ujar Dadan di Jakarta, Selasa (19/8/2025), dikutip Antara.
Meski demikian, BGN tetap menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi penyelewengan dana MBG.
Baca Juga: OJK Soroti Resiko Digitalisasi Akibat Kerugian Keuangan Ilegal Capai Rp120 Triliun
Dadan menjelaskan anggaran MBG tidak disimpan di rekening BGN, melainkan langsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Dana disalurkan ke akun virtual milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah diverifikasi ganda oleh pegawai BGN dan mitra pelaksana.
Untuk mencegah mark up harga bahan baku, pagu anggaran ditetapkan berbasis harga referensi pasar. Jika ada mitra yang mencoba menaikkan harga, selisihnya wajib segera dikembalikan.
Baca Juga: Mendag Klaim Harga Beras Mulai Turun Hasil Upaya Pengawasan untuk Mempercepat Pendistribusian
“Penyalahgunaan anggaran relatif lebih terkontrol. Kami bekerja sama dengan BPKP untuk langsung menindak mitra yang mencoba mark up,” tegas Dadan.
Selain pemenuhan gizi, Dadan menyebut MBG juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Hingga pertengahan Agustus 2025, BGN mencatat telah berdiri 5.905 dapur MBG atau SPPG yang melayani sekitar 20,5 juta penerima manfaat.
Baca Juga: 150 Siswa Ikuti MPLS Sekolah Rakyat SMA, Gubernur Sulsel Dorong Manfaatkan Kesempatan Emas
Menariknya, pendirian dapur MBG dilakukan melalui kolaborasi dengan pengusaha lokal, organisasi masyarakat, dan LSM, tanpa menambah beban APBN 2025.
Investasi dari masyarakat untuk infrastruktur dapur diperkirakan mencapai Rp12 triliun. (*)