Mereka khawatir, pelibatan TNI akan memperpanjang masalah "dwifungsi" TNI, yang selama ini menjadi momok bagi demokrasi Indonesia.
"Ini bukan solusi, tapi justru ancaman bagi demokrasi. Ini adalah upaya halus mengembalikan TNI ke ranah politik dan bisnis," tegas perwakilan YLBHI.
Baca Juga: Honor Pad X8a: Tablet Murah dengan Fitur Premium, Cocok untuk Hiburan dan Produktivitas
Di tengah perdebatan sengit ini, rapat pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont menjadi sasaran aksi penggerebekan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.
Mereka menilai, rapat tertutup di hotel mewah ini sebagai bentuk arogansi dan ketidakpedulian pemerintah.
"Kami menuntut transparansi! Ini bukan soal tempatnya saja, tapi soal substansi revisinya juga," teriak seorang demonstran.
Baca Juga: Mensos Gus Ipul Ungkap Progres Sekolah Rakyat: Pakai Guru ASN, Berasrama Gratis
Aksi ini menjadi simbol kekhawatiran publik terhadap arah revisi UU TNI.
Mereka berharap, suara mereka didengar dan pemerintah segera berbenah.(*)