Pemerintah telah membuka posko pengaduan dan konsultasi THR di Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan di berbagai daerah. Langkah ini patut diapresiasi, namun efektivitasnya perlu diuji.
Baca Juga: Codeblu Diperiksa Polisi, Bantah Pemerasan, Akui Tawarkan Kerja Sama Rp350 Juta
"Saya berharap pemerintah benar-benar mengawasi. Jangan sampai hanya segelintir pengemudi yang dapat THR, sementara yang lain tidak," ujar salah satu pengemudi ojek online di Jakarta.
Harapan ini mencerminkan kekhawatiran banyak pengemudi dan kurir bahwa perusahaan aplikasi akan mencari celah untuk menghindari kewajiban pembayaran THR.
Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan transparan dari pemerintah sangat dibutuhkan.
Kebijakan THR untuk pengemudi ojek online dan kurir memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang luas.
Dari sisi ekonomi, kebijakan ini berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat, terutama menjelang Hari Raya. Namun, di sisi lain, perusahaan aplikasi mungkin akan menaikkan tarif atau memotong insentif untuk menutupi biaya THR.
Dari sisi sosial, kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi para pekerja sektor informal.
Baca Juga: Daftar 29 Musisi Indonesia yang Gugat UU Hak Cipta ke MK, Tuntut Kejelasan Sistem Royalti
Namun, jika implementasinya tidak adil, kebijakan ini justru dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik.
Kebijakan THR untuk pengemudi ojek online dan kurir adalah langkah maju dalam upaya melindungi hak-hak pekerja sektor informal.
Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang adil dan efektif.
Baca Juga: Hadiri Agenda Rutin Jaringan Pemred Promedia, KAI Sampaikan Kesiapan Operasi Mudik Lebaran 2025
Pemerintah perlu segera menetapkan standar yang jelas dan transparan untuk penilaian kinerja. Perlu ada dialog yang intensif antara pemerintah, perusahaan aplikasi, dan perwakilan pengemudi/kurir untuk mencari solusi terbaik.