Sulawesinetwork.com - Meski tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai angka tinggi.
Sejumlah menteri justru menuai kritik keras. Berdasarkan survei berbagai lembaga, empat menteri dalam Kabinet Merah Putih dinilai memiliki kinerja buruk selama 100 hari pertama pemerintahan.
Apakah reshuffle kabinet akan dilakukan? Hingga kini, belum ada keputusan resmi dari Presiden Prabowo terkait evaluasi para pembantunya di kabinet.
Baca Juga: Kemenag Siapkan Laman Khusus PPG Daljab 2025, Permudah Akses Informasi Guru
Berikut daftar empat menteri yang dianggap berkinerja buruk berdasarkan berbagai survei, lengkap dengan poin kritik dan polemik yang menyertainya.
1. Natalius Pigai - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)
Natalius Pigai menempati posisi pertama dalam daftar menteri berkinerja buruk, dengan skor -113 poin berdasarkan survei Celios. Selama 100 hari kerja, Pigai dianggap gagal menampilkan langkah konkret dalam melaksanakan tugasnya sebagai Menteri HAM.
Pernyataan Pigai yang menyebut belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyat menjadi salah satu hal yang dipertanyakan publik. Lebih dari itu, ia dinilai tidak hadir dalam berbagai kasus pelanggaran HAM, seperti konflik proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Batam, dan pagar laut di Tangerang, Banten.
Anggota Komisi XIII DPR, Siti Aisyah, juga menyebut Pigai kurang aktif di lapangan. "Seharusnya ia turun langsung, seperti saat bertugas di Komnas HAM dulu," ujarnya.
2. Budi Arie Setiadi - Menteri Koperasi (Menkop)
Baca Juga: Ingat! Kepala Daerah Terpilih Dilarang Angkat Staf Khusus dan Tenaga Ahli, Bisa Kena Sanksi
Menkop Budi Arie mendapatkan skor -61 poin dalam survei Celios, menjadikannya menteri dengan kinerja terburuk kedua. Budi dinilai kurang inovatif dan gagal meningkatkan kinerja koperasi.
Tak hanya itu, namanya turut terseret dalam polemik kasus pencurian data oleh oknum di kementeriannya yang bekerja sama dengan pihak pengelola judi online. Skandal ini semakin meruntuhkan kredibilitas Budi sebagai pemimpin kementerian.