Sulawesinetwork.com - Sejumlah oknum kepala daerah disebut kerap kali mengakali angka inflasi yang rutin dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini disebut sebagai modus baru yang kerap dilakukan.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat buka-bukaan soal modus baru sejumlah oknum kepala daerah mengakali angka inflasi yang dirilis BPS.
Selama ini, angka inflasi yang terkendali menjadi tolak ukur keberhasilan kepada daerah dalam memimpin wilayahnya.
Baca Juga: JADIMI Terpilih, Subsidi Tagihan Listrik Untuk Masjid dan Mushola: Ini Nyata Programnya
Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan juga menggelontor dana insentif jumbo untuk daerah yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi.
Menurut Tito, modus yang paling umum dilakukan kepala daerah mengakali angka inflasi daerah adalah mendatangi kantor BPS di wilayahnya.
Caranya, lanjut Tito. Meminta secara langsung agar data inflasi bisa dikondisikan. Sehingga melahirkan angka inflasi yang tidak sesuai kondisi di lapangan.
Baca Juga: Pjs Bupati Bulukumba Muhammad Rasyid Buka Rapat Timpora di Tanjung Bira
"Modus barunya para kepala daerah ini datang langsung ke kantornya BPS kabupaten/kota masing-masing. Tolong dong bikin angkanya (angka inflasi) kami ini bagus," beber Tito saat acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 yang disiarkan secara live di YouTube BPS, Jumat, 27 September 2024.
Modus kedua yang lazim dilakukan oknum kepala daerah mengakali angka inflasi, lanjut Tito, yakni dengan mengondisikan pasar yang biasa dijadikan sampel survei petugas lapangan BPS.
"Dan rekan-rekan harus hapal, pasti tahu, ngintipin BPS kalau mereka nggak bisa diajak kerja sama (memanipulasi angka), supaya bagus dia intip biasanya BPS ambil sampelnya dari pasar mana saja, betul saya sudah tahu modus-modus kepala daerah itu," ungkap Tito.
Baca Juga: Satu-Satunya di Sulsel, Pemkab Bantaeng Terima Penghargaan Dari BPS Indonesia
Mantan Kapolri ini berujar, dengan modus ini, di pasar yang akan dijadikan pengambilan sampel oleh BPS, oknum kepala daerah akan mengintruksikan jajarannya agar membuat gerakan yang mendorong penurunan harga barang-barang secara masif, misalnya dengan operasi pasar murah.
"Begitu dia tahu BPS mau masuk, cepat-cepat dia buat gerakan pasar murah di daerah itu, supaya harganya turun. Karena BPS kan mengambil data dalam jumlah masif, pasti menggunakan random sampling. Dia tahu random-nya di mana, sampelnya yang mana," tutur dia.