Sulawesinetwork.com - Dana tabungan hari tua (THT) atau pensiun aparatur sipil negara (ASN) yang dikelola PT Taspen (Persero) mulai mendapat sorotan serius.
Nota Keuangan RAPBN 2026 mencatat, program THT berpotensi mengalami tekanan likuiditas akibat lonjakan klaim pensiunan dalam beberapa tahun mendatang.
Mayoritas peserta Taspen saat ini berusia 40–50 tahun. Kelompok ini akan memasuki masa pensiun secara bersamaan, sehingga klaim diprediksi meningkat tajam.
Baca Juga: 2026 Beli Gas LPG 3 Kg Pakai NIK, Bahlil: Agar Sesuai Target Sasaran yang Berhak
“Program THT diperkirakan menghadapi tekanan jangka panjang karena peningkatan rasio klaim seiring komposisi peserta yang didominasi ASN usia 40–50 tahun,” tertulis dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, Senin (25/8/2025).
Meski skema pembiayaan pensiun pay-as-you-go dari APBN relatif aman, pemerintah menilai potensi risiko tetap tinggi. Terutama karena investasi dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) sangat sensitif terhadap gejolak pasar keuangan.
“Risiko fiskal dari program pensiun dan THT cukup signifikan dalam jangka menengah dan panjang, terutama jika tidak ada reformasi kebijakan yang tepat,” bunyi dokumen itu.
Baca Juga: IPNU Desak Kemendag Gunakan Food Tray MBG Buatan Lokal, Impor dari China Diduga Mengandung Babi
Sementara program lain seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) masih berada di zona aman, beban utama tetap ada di program THT yang menanggung pensiun ASN.
Berdasarkan catatan pemerintah, sebagian besar investasi Taspen ditempatkan pada obligasi negara (66,7%), deposito (21,3%), serta reksa dana dan saham (12%).
Komposisi ini dinilai cukup aman, namun belum mampu menekan risiko jangka panjang THT.
Baca Juga: Sorotan Khusus: Budaya Kerja yang Sehat Dinilai Bisa Melipatgandakan Kinerja Bisnis Baru di 2025
Pemerintah menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh. “Pemerintah bersama pemangku kepentingan sedang mengkaji langkah-langkah perbaikan program THT untuk memastikan keberlanjutan dan mengurangi risiko fiskal masa depan,” tertulis dalam Nota Keuangan RAPBN 2026.
Reformasi kebijakan ini disebut penting, bukan hanya untuk menjaga keuangan negara, tetapi juga menjamin hak-hak pensiunan ASN agar tetap terbayar meski klaim meningkat drastis. (*)
