Sulawesinetwork.com - Kabar gembira bagi calon jemaah haji dan umrah Indonesia! Rencana pembangunan kampung haji di Makkah yang diungkapkan Presiden Prabowo disambut antusias oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Tak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, inisiatif ini diyakini akan membawa angin segar berupa potensi penurunan biaya ibadah yang selama ini menjadi perhatian utama.
Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, dengan optimisme tinggi menyatakan bahwa pembangunan kampung haji akan berimplikasi langsung pada tarif haji dan umrah.
Baca Juga: Dihadapan Menteri Kehutanan, Gubernur Andi Sudirman Komitmen Wujudkan Revolusi Hijau di Sulsel
"Kita DPR sangat apresiasi karena pasti nanti akan ada implikasi penurunan tarif itu, kenapa? Selama ini kalau misalkan kita menyewa hotel di zona 1, di ring 1, pasti kan mahal," ujarnya kepada awak media di kompleks Parlemen, Jakarta, pada 8 Mei 2025.
Lebih lanjut, Cucun menjelaskan bahwa kepemilikan kampung haji oleh Indonesia akan memberikan fleksibilitas dan efisiensi biaya yang signifikan.
"Misalkan kalau diberikan kewenangan oleh pemerintah Saudi kita ke Kampung Haji Indonesia, bukan hanya haji, umrah juga pasti akan bisa tertekan," imbuhnya.
Baca Juga: Kapolri-Mentan Panen Raya Jagung di Bone, Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional
Poin krusial dalam pemangkasan biaya ini terletak pada berkurangnya beban akomodasi yang selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam biaya haji.
Dengan lokasi penginapan yang lebih dekat ke Masjidil Haram dan dikelola sendiri, biaya sewa hotel yang mahal di zona premium dapat dihindari.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), juga menyoroti mahalnya biaya akomodasi dan konsumsi selama jemaah berada di Makkah.
Baca Juga: Operasi Kewilayahan Pekat Lipu 2025 Polda Sulsel, Pengungkapan Kasus Premanisme Terus Berlanjut
"Selama ini, komponen biaya haji terbesar selain penerbangan, adalah akomodasi, dan konsumsi selama di Makkah," ungkap HNW dalam keterangannya yang dikutip dari laman resmi MPR pada Jumat (16/5/2025).
HNW meyakini bahwa jika seluruh layanan, termasuk akomodasi dan konsumsi, dapat diintegrasikan dan disediakan langsung oleh Pemerintah Indonesia secara efisien di kampung haji, maka biaya yang ditanggung jemaah akan jauh lebih rendah.
