Lucky Hakim Akui Salah Soal Liburan ke Jepang: Murni Dana Pribadi, Tak Ada Fasilitas Negara!

Sulawesinetwork.com - Polemik liburan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, ke Jepang saat libur Lebaran 2025 akhirnya menemui titik terang.

Usai menjalani pemeriksaan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (8/4/2025), Lucky Hakim menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruannya yang pergi ke luar negeri tanpa izin resmi.

Namun, ia dengan tegas membantah tudingan menggunakan dana APBD atau fasilitas negara dalam perjalanan tersebut.

Baca Juga: Kabar Gembira dari Sawah! Mentan Amran Yakin Panen Raya 2025 Melimpah Ruah

Ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Lucky menjelaskan secara rinci kepada awak media terkait pemeriksaan yang dijalaninya oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Fokus utama pemeriksaan, kata Lucky, adalah sumber dana yang ia gunakan untuk membiayai liburan bersama keluarganya ke Negeri Sakura.

"Jadi itu yang didalami, apakah saya menggunakan (uang) perjalanan dinas, apakah uang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Baca Juga: Misteri di Balik Senyum Teuku Umar: Pertemuan Mendadak Prabowo dan Megawati Ditemani Para Elite, Bahas Apa?

Bukan, saya tunjukkan bukti-buktinya," tegas Lucky, berusaha meluruskan spekulasi yang beredar.

Ia memastikan bahwa seluruh biaya perjalanan, mulai dari tiket pesawat hingga akomodasi untuk seluruh anggota keluarganya, sepenuhnya ditanggung dari kocek pribadinya.

Bahkan, Lucky menambahkan bahwa ia tidak membawa serta ajudan maupun asisten pribadi yang biasanya melekat pada pejabat negara dalam perjalanan dinas.

Baca Juga: Terungkap! Pertemuan Prabowo-Megawati Bukan 'Kucing-kucingan', Dasco Ungkap Fakta Sebenarnya

"Bahkan ke airport pun tidak diantar, dari airport pun pulang juga tidak dijemput oleh fasilitas negara, jadi murni ini liburan keluarga, pergi bersama keluarga menggunakan dana pribadi," imbuhnya dengan nada meyakinkan.

Kendati demikian, Lucky mengakui adanya kekeliruan fatal dalam tindakannya, yaitu tidak mengantongi surat izin bepergian ke luar negeri dari Kemendagri.