Sulawesinetwork.com - Bupati Indramayu, Lucky Hakim, kini menjadi sorotan tajam usai kedapatan menikmati liburannya di Jepang tepat di tengah hangatnya perayaan Lebaran 2025.
Kepergiannya tanpa izin ini sontak menuai kritik, terutama dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dengan tegas mengingatkan bahwa momen Lebaran seharusnya menjadi waktu bagi para pejabat untuk menyatu dan melayani masyarakat.
Dedi Mulyadi melalui unggahan Instagram pribadinya (@dedimulyadi71) pada Senin (7/4/2025) tak hanya menyayangkan tindakan Lucky, namun juga mengingatkan kembali aturan protokoler bagi kepala daerah yang hendak bepergian ke luar negeri.
Baca Juga: Dasco: Maestro di Balik Layar Pertemuan Prabowo-Megawati yang Semakin Dekat
Menurutnya, izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian adalah wajib, dan pengajuan surat izin tersebut harus melalui Gubernur Jawa Barat terlebih dahulu.
"Untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, kalau melakukan perjalanan keluar negeri harus mendapat izin dari Mendagri," tegas Dedi dalam unggahannya. "Suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat," lanjutnya, menekankan prosedur yang seharusnya diikuti.
Menanggapi sorotan dan potensi sanksi yang mengintai, Lucky Hakim justru mengaku terkejut dengan adanya aturan tersebut. Usai memimpin apel pagi di Pendopo Kabupaten Indramayu pada Selasa (8/4/2025), ia blak-blakan menyatakan ketidaktahuannya mengenai surat edaran larangan pejabat bepergian saat Lebaran.
Baca Juga: Kader PAN Desak Regenerasi Kepemimpinan, Soroti Kegagalan Ashabul Kahfi
"Ada surat edaran malah saya baru tahu setelah saya sudah di Jepang. Ada katanya ada surat edaran nggak boleh pergi," ujar Lucky dengan nada bingung. "Mungkin saya salah saya nggak aware ya. Karena saya nggak lihat surat edaran yang nggak boleh pergi," sambungnya, mencoba menjelaskan situasinya.
Lebih lanjut, Lucky mencoba mengklarifikasi bahwa pada hari Lebaran, dirinya masih aktif bertugas dan melakukan patroli di wilayah Indramayu. Bahkan, sebelum terbang ke Negeri Sakura, ia mengaku telah melimpahkan mandat kepada Wakil Bupati Syaefudin untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan lancar.
"Sampai sana (Jepang) ternyata persepsi saya tentang hari itu salah," terang Lucky, menyiratkan adanya kesalahpahaman mengenai kewajibannya sebagai kepala daerah di momen penting seperti Lebaran.
Baca Juga: Airlangga Soroti Bursa Saham Bergejolak: IHSG Sempat Terkapar, Tapi Kini Bangkit!
Menyadari kekeliruannya, Lucky menyatakan telah menghubungi Gubernur Jawa Barat untuk menjelaskan situasinya dan siap memberikan klarifikasi lebih lanjut kepada Kementerian Dalam Negeri.
Kasus liburan Lucky Hakim ini menjadi bola panas yang menyoroti pentingnya pemahaman dan ketaatan pejabat terhadap aturan, terutama di momen-momen krusial yang menuntut kehadiran mereka di tengah masyarakat.
