Makan Bergizi Gratis: Solusi Ampuh Tekan Kemiskinan Hingga 5,8 Persen!

Sulawesinetwork.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto diprediksi mampu menekan angka kemiskinan hingga 5,8 persen.

Hal ini diungkapkan oleh ahli kemiskinan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Arief Anshory Yusuf, yang juga anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Menurut Arief, program MBG tidak hanya berdampak pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru hingga 1,9 juta.

Baca Juga: Ifan Seventeen Jadi Dirut PFN: Dari Panggung Musik ke Puncak Industri Film, KPK Ingatkan Kewajiban LHKPN!

"Jadi intinya program ini sangat bagus sekali dalam konteks menciptakan lapangan kerja baru sampai 1,9 juta, lalu kemudian menekan kemiskinan itu bisa berkurang mencapai 5,8 persen," kata Arief usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan.

Arief memberikan contoh konkret mengenai dampak program MBG bagi keluarga miskin.

Jika sebuah keluarga memiliki tiga anak, mereka bisa mendapatkan bantuan Rp600.000 per bulan dari MBG, ditambah Rp200.000 dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Rp200.000 dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Baca Juga: RUU TNI Diterpa Isu Dwifungsi ABRI, DPR Beri Jaminan: Tidak Ada Prajurit Aktif di BUMN!

"Saya rasa kami dari DEN menyampaikan kajian tentang potensi dari dampak MBG ini terhadap penyerapan tenaga kerja juga kemiskinan," ujarnya.

Meskipun program MBG dinilai sangat progresif, Arief menekankan pentingnya pengawasan ketat dan partisipasi masyarakat.

Ia menyarankan agar segera dilakukan business process review dan audit rutin oleh BPKP, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan monitoring.

Baca Juga: Menanti Kepastian Idul Fitri 2025: Kemenag Siapkan 33 Titik Pantau Hilal di Seluruh Indonesia, Sidang Isbat 29 Maret!

"Nah ini kita membuat rantai pasok terjaga sehingga impact nya seperti yang diharapkan tapi sekali lagi mari kita jaga bersama," tandas Arief.

Selain itu, Arief juga mengingatkan agar bahan-bahan yang tidak perlu diimpor sebaiknya dipenuhi dari produksi dalam negeri untuk menjaga rantai pasok dan memberikan dampak yang maksimal bagi perekonomian lokal.