Kepala Badan Gizi Buka-bukaan Tantangan Program Makan Bergizi Gratis, Wajib Transparansi

Sulawesinetwork.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah tengah menjadi sorotan. Meski bertujuan mulia untuk memastikan masyarakat mendapat asupan gizi yang cukup, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa kendala terbesar datang dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi. Banyak dari mereka masih beradaptasi dalam menyiapkan makanan dalam jumlah besar.

"Ibu-ibu memang terbiasa memasak untuk lima hingga 10 orang, tapi kalau harus memasak untuk lebih dari 1.000 orang, itu butuh pembiasaan," ujar Dadan dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Baca Juga: 5 Tablet Kerja Terbaik 3 Jutaan 2025 untuk Produktivitas Maksimal

Oleh karena itu, pihaknya menyarankan agar SPPG baru memulai dengan kapasitas kecil, sekitar 100-150 porsi per hari. Setelah terbiasa, jumlahnya akan ditingkatkan secara bertahap hingga mampu melayani 3.000 penerima manfaat.

Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah laporan soal makanan basi dalam program ini. Dadan mengklarifikasi bahwa informasi yang beredar di media tidak selalu sesuai dengan kenyataan.

"Ada yang bilang makanan basi sampai tiga hari, setelah kami cek, ternyata hanya satu hari dan langsung diperbaiki keesokan harinya," ungkapnya.

Baca Juga: Mentan Amran dan Wamentan Sudaryono Operasi Pasar di Palembang, Ramadan Tenang

Menurutnya, BGN melakukan evaluasi setiap hari, baik dari laporan media maupun keluhan masyarakat. Jika ditemukan masalah, langkah perbaikan akan segera dilakukan.

Saat ini, program MBG sudah melibatkan 726 SPPG dan melayani lebih dari 2,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dalam waktu dekat, 300 SPPG baru akan diverifikasi, sehingga cakupan layanan bisa bertambah menjadi lebih dari 3 juta penerima manfaat.

Tantangan lain dalam program ini adalah anggaran yang sangat besar. Untuk melayani 3 juta penerima manfaat, BGN mengalokasikan sekitar Rp1 triliun per bulan.

Baca Juga: Nokia N75 Max 5G: Dibekali Chipset Snapdragon 8 Gen 3 dan Koneksi Kuat dan Inovatif!

Namun, pemerintah berencana mempercepat program ini hingga mencakup 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025. Jika ini terwujud, kebutuhan anggarannya akan melonjak menjadi Rp25 triliun per bulan, terutama pada periode September hingga Desember 2025.

"Kami sudah punya anggaran Rp71 triliun untuk tahun 2025, tapi jika target ditingkatkan, maka tambahan Rp25 triliun per bulan perlu dialokasikan," kata Dadan.