Beda dengan Kabinet Merah Putih, Retret Kepala Daerah akan Pakai APBN, Bukan Uang Presiden Prabowo

Sulawesinetwork.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelaksanaan retret bagi kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024 akan dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 

Ia memastikan bahwa dana tersebut tidak berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

"Enggak (uang Presiden) dong, (anggaran retret) dari pemerintah," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu 1 Februari 2025.

Baca Juga: Lapor LHKPN dengan Kekayaan Rp1 Triliun, Ternyata Ini Gaji Fantastis Raffi Ahmad yang Menjabat Sebagai Stafsus

Meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran, Prasetyo menilai bahwa retret bagi kepala daerah tetap harus dilaksanakan. 

"Efisiensi bukan berarti kegiatan yang memang penting dan diperlukan tidak dilaksanakan. Enggak begitu juga," tegasnya.

Retret Penting untuk Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Prasetyo menjelaskan bahwa kepala daerah terpilih merupakan hasil Pilkada serentak yang pertama kali dilaksanakan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. 

Baca Juga: Google Salah Tampilkan Kurs Dollar ke Rupiah Jadi Rp8.170, Terungkap Penyebab dan Bahayanya

Oleh karena itu, pembekalan melalui retret menjadi sangat penting.

"Kita merasa bahwa retret ini sangat penting. Ini Pilkada serentak, kita berharap pelantikannya juga dilakukan serentak, meskipun masih ada kemungkinan dilakukan dalam dua tahap karena ada yang masih berproses di Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

Prasetyo menambahkan bahwa tujuan retret adalah menyatukan visi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten. 

Baca Juga: Kapan Malam Nisfu Syaban 2025 dan Apa Saja Amalan yang Harus Dijalankan Serta Keutamaannya Bagi Kaum Muslim?

"Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten," imbuhnya.