Sulawesinetwork.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba kembali menunjukkan taringnya dalam fungsi pengawasan dan legislasi.
Dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (20/5/25) di Ruang Rapat Paripurna, DPRD menyampaikan rekomendasi kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024, sekaligus mengesahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis untuk tahun anggaran 2025.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Umy Asyiatun Khadijah, S.E, didampingi Wakil Ketua Fahidin HDK, S.Pd.I., M.M, dan Syahruni Haris, S.Sos., M.I.Kom, ini menjadi forum penting bagi DPRD untuk mengevaluasi kinerja eksekutif.
Baca Juga: Duka Ibrahim Sjarief Assegaf: Kenali Stroke Hemoragik, Pembunuh Diam-diam Akibat Pendarahan Otak
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf, Wakil Bupati Andi Edy Manaf, jajaran Forkopimda, Sekda, serta para Kepala OPD.
Ketua Pansus LKPJ, Drs. H. A. Pangerang Hakim (PPP), menegaskan bahwa perjalanan pemerintahan selama setahun terakhir diwarnai dinamika yang perlu disikapi dengan bijak.
Pansus menyoroti beberapa capaian positif, di antaranya pembangunan monumental seperti Gedung Pinisi dan Gedung Ammatoa, serta penataan apik kawasan Pantai Merpati.
Baca Juga: Berikut Daftar 33 Sultan RI 2025 Yang Guncang Forbes Global, Nomor 1 Kekayaannya Nyaris Setara APBN!
Lebih membanggakan lagi, keberhasilan dalam mengatasi banjir di wilayah-wilayah rawan menjadi poin apresiasi yang patut disyukuri.
Meski demikian, rekomendasi yang disampaikan Pansus tidak hanya berisi pujian.
Ketua DPRD, Umy Asyiatun Khadijah (F-PKS), dalam sambutannya menekankan bahwa LKPJ adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik, dan kritik maupun apresiasi harus menjadi pemicu untuk perbaikan.
Baca Juga: Wacana APBN untuk Parpol: Istana Terbuka untuk Diskusi Ide Pemberantasan Korupsi
Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, menyambut baik rekomendasi tersebut, menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan poin-poin penting seperti peningkatan pelayanan publik, optimalisasi pendapatan dan anggaran, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan visi misi daerah.
Selain pembahasan LKPJ, Rapat Paripurna juga mengukir sejarah dengan mengesahkan dua Ranperda penting, Ranperda tentang Fasilitasi dan Dukungan Penyelenggaraan Pesantren serta Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik.